Kepala Daerah Dilarang Mutasi Pejabat

Beranda Politik Kepala Daerah Dilarang Mutasi Pejabat

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Total daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (data lengkap lihat info grafis).

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada serentak 2020.

“Hari ini kami agenda koordinasi dengan Kemendagri, dan diterima Pak Mendagri dengan Pak Sekjen dan beserta stafnya. Ada beberapa yang kami sampaikan, pertama terkait upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan terkait nertralitas ASN dan netralitas pejabat di daerah,” kata Abhan usai pertemuan dengan Mendagri Tito di Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/1).

Abhan menerangkan, bahwa kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat ASN. Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana. Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi

Artinya, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Jadi kemarin misalnya ketentuan di UU Pilkada ada ketentuan larangan petahana untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungannya,” ujarnya.

Merespons hal tersebut, Bawaslu telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SS 2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 Kepada Bawaslu Daerah yang Melaksanakan Pilkada.

“Kami kemarin sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim surat ke seluruh daerah yang akan Pilkada, ke Bupati/Walikota dan Gubernur untuk tidak melakukan mutasi pejabat itu, dan batasan terakhirnya adalah kemarin pada tanggal 8 Januari, karena di larangan itu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon,” jelasnya.

Surat edarat tetsebut disambut baik oleh seluruh kepala daerah. “Alhamdulillah bahwa surat kami, himbauan itu sudah direspon oleh Kabupaten/Kota. Mudah-mudahan tidak ada mutasi sebelum 6 bulan itu,” ucapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Bawaslu juga akan mengadakan kegiatan worshop untuk melakukan sosialisai terkait netralitas ASN, khususnya terkait pasal 71 UU Pilkada, agar para kepala daerah terutama petahana menghindari area rawan pelanggaran tersebut.

“Kami juga besok di bulan Januari dan Februari akan melakukan kegiatan workshop soal ketentuan pasal 71 khususnya pada persoalan pentingnya netralitas ASN di daerah yang akan Pilkada. Karena potensi pemetaan kami petahana itu ada di 224 daerah, itu yang punya potensi petahana maju lagi, maka di situ titik pentingnya adalah untuk pencegahan netralitas ASN,” ujarnya.

Abhan juga merespon positif rencana Mendagri dalam mendukung implementasi UU Pilkada yang terkait dengan netralitas ASN dan larangan mutasi jabatan bagi kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

“Kami respon (positif) bahwa pak Mendagri akan mengeluarkan surat edaran tersebut agar tidak terjadi pelanggaran soal netralitas ASN itu,” katanya.

Kemudian terkait permasalahan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) menurut Abhan masih ada enam daerah yang mengalami kendala. Enam daerah yang dimaksud adalah Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Ogan Komering Ilir (OKI), Rejang Lebong, Mukomuko, Purworejo dan Kota Baru.

“Sebenernya NPHD sudah selesai sudah ditandatangani, terus ada pengurangan oleh pemerintah daerah sana sehinggah minta DPRD yang mengusulkan untuk dilakukan pengulangan. Padahal itu sudah rasional. Makanya kami minta Kemendagri untuk menguatkan apa yang sudah menjadi NPHD yang ditandatangani untuk dilaksanakan,” terangnya.

Menurut Abhan, biaya penyelenggaraan Pilkada untuk Bawaslu yang sudah disepakati itu tidak bisa lagi dikurangi dari yang disepakati. “Kalau ada pengurangam NPHD tentu itu ukan mempengaruhi terhadap pembiayaan pengawasan,” ucapnya.

Alasan Pemda ingin mengurangi nilai NPHD, kata Abhan, karena keterbatasan anggaran belanja yang dimiliki daerah tersebut.

“Tetapi sudah diskusi dengan Kemendagri. Ada solusi Insya Allah, kabupaten kota yang kekurangan biaya untuk memenuhi NPHD akan di-support oleh APBD provinsinya,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Mendagri Tito sepakat perkuat koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah.

“Banyak hal tadi yang dibicarakan, yang tentu tidak bisa disampaikan di sini karena uraiannya panjang, yang penting kita akan menguatkan koordinasi terutama menjelang Pilkada pada tahun ini,” kata Menkopolhukam usai pertemuan dengan Mendagri di Kemendagri, Jakarta, Jumat pagi (17/1).

Pertemuan Mahfud dan Tito juga membahas tentang kesiapan Kemendagri sebagai leading sector pembina pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak di 270 daerah itu. “Untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kemendagri sebagai penjuru utamanya. Kemudian nanti institusi-institusi lain, pada intinya kita siaplah menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berjumlah 270. Insya Allah aman dan lancar, itu saja,” ujar eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Sementara itu, Tito mengungkapkan, sebagai kementerian yang bernaung di bawah koordinasi Menkopolhukam, kunjungan tersebut dianggapnya sebagai suatu kehormatan bagi jajaran Kemendagri. “Kemendagri kan salah satu kementerian yang di bawah koordinasi Bapak Menkopolhukam, saya sendiri itu sering ke tempat beliau untuk rapat, dan kunjungan ini adalah kehormatan bagi jajaran Kemendagri dikunjungi langsung oleh Bapak Menko,” kata Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan terkait peran strategis Kemendagri untuk menjadi Poros Pemerintahan Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas politik nasional.

“Bapak Menko ingin memahami apa saja tugas-tugas dari Kemendagri, dan saya sudah sampaikan bahwa paling utama adalah menjaga stabilitas sosial politik terutama politik di tingkat nasional, karena Mendagri adalah pembina politik. Saya juga menjelaskan aspek-asppek regulasi, aspek keuangan, aspek pengawasan, dan lain-lain kepada Bapak Menko,” terang eks Kapolri itu.

Mendagri yang juga bertindak selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu juga menjelaskan tugas BNPP dalam mengelola perbatasan yang berdaulat.

“Kemudian menjelaskan tugas dari Kemendagri yang portfolio sebagai Kepala BNPP yang tugasnya tiga yaitu meng-clear-kan garis demarkasi border darat dan laut Indonesia. Yang kedua mengelola Pos Lintas Batas dan membangun daerah perbatasan,” pungkasnya. (dim/fin/der)

Baca Juga

Tengku Zulkarnain: Rezim Ini Mirip Orde Lama, Beri ‘Angin’ untuk PKI

JAKARTA- Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain menilai, di pemerintahan Joko Widodo, Komunisme atau PKI diberi 'angin'. Sikap Pemerintah tidak begitu responsif terhadap adanya isu-isu kebangkitan...

Deklarasi KAMI Ditolak, Orator Teriaki Gatot Nurmantyo dengan Nama Hewan

JAKARTA- Detik-detik penolakan Gatot Nurmantyo dalam deklarasi Koalisi Aksi Penyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya terekam dalam sebuah video. Ironisnya, dalam video itu, salah satu orator...

Awasi Konten Pilkada

JAKARTA - Lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memperkuat pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu RI, Fritz...

RUU Cipta Kerja Masih Berpolemik

JAKARTA - Kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI menjadi polemik. Legislatif menyebut, aturan soal...

Pilkada 2020 Tetap Jalan Meski Pandemi, Fahri Hamzah Nilai Jokowi Bijak

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai, keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, meskipun di tengah ancaman pandemi,...

Berita Terbaru

Harga Rapid Test untuk Negara Miskin Rp74 Ribu

JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan, bahwa sekitar 120 juta tes diagnostik cepat (rapid test) Covid-19 akan tersedia untuk negara miskin. Adapun harga...

Tengku Zulkarnain: Rezim Ini Mirip Orde Lama, Beri ‘Angin’ untuk PKI

JAKARTA- Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain menilai, di pemerintahan Joko Widodo, Komunisme atau PKI diberi 'angin'. Sikap Pemerintah tidak begitu responsif terhadap adanya isu-isu kebangkitan...

Pendidikan Jangan Dikomersilkan

JAKARTA - Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, masih berlanjut. Meskipun sebelumnya Pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi...

Bansos Boleh Lebih dari Satu

JAKARTA - Masyarakat miskin diperbolehkan menerima lebih dari satu bantuan sosial (bansos) dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menekankan yang terpenting bansos tepat sasaran pada warga...

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Nusantara

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Stop Isolasi Mandiri untuk Menekan Cluster Keluarga

BABEL - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan kebijakan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat terkonfirmasi COVID-19, guna menekan penyebaran di kluster keluarga. "Dalam waktu...

News

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

RUU Cipta Kerja Masih Berpolemik

JAKARTA - Kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI menjadi polemik. Legislatif menyebut, aturan soal...

Pilkada 2020 Tetap Jalan Meski Pandemi, Fahri Hamzah Nilai Jokowi Bijak

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai, keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, meskipun di tengah ancaman pandemi,...

Refly Harun: Gak Ada Salahnya Kita Waspada Kebangkitan PKI, Ketimbang Nanti Nyesal

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai, tidak ada salahnya kita patut waspada terhadap isu kebangkita Partai Komunis Indonesia (PKI), meskipun menurut dia, ...

Tak Ada Larangan Menyaksikan dan Memutar Film G30S/PKI

JAKARTA - Pemerintah menegaskan tak ada larangan menyaksikan dan memutar film Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Bahkan film tersebut boleh ditonton kapan saja tanpa...