Kabareskrim Pimpin Pengusutan Asabri

    Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Kapolri, Idham azis memberikan keterangan seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

    JAKARTA – Polri akan melakukan pengusutan terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Kabareskrim akan memimpin tim dalam upaya pengungkapannya.

    Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan akan membuat tim gabungan untuk menyelidiki kasus Asabri. Dia pun menegaskan telah memerintahkan Kabareskrim Irjen Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan tersebut.

    “Saya sudah perintahkan Kabareskrim untuk membuat tim gabungan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1).

    Dijelaskannya, tim gabungan terdiri atas aparat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

    Tim gabungan itu, akan melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelidikan atas kasus dugaan penyelewengan dana yang diperkirakan merugikan negara Rp10 triliun hingga 16 triliun itu.

    “Kita kan baru masuk dalam taraf proses verifikasi penyelidikan, tentu langkah-langkah progresnya akan kita lihat ke depan, dan nanti itu akan dikerjakan langsung oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” katanya.

    Idham juga mengatakan akan mengecek perkembangan kasus dugaan korupsi tersebut.

    “Nanti saya kan baru pulang nih dari Ambon. Nanti saya akan cek bagaimana perkembangannya ya,” ujarnya.

    Terpisah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan modal PT Asabri turun Rp17 triliun dalam setahun.

    “Enggak, saya enggak bilang kalau enggak ada (korupsi). Saya bilang modalnya Asabri dalam satu tahun itu turun Rp17 sekian triliun. Sekitar Rp17,6 triliun atau Rp17,5 trilun,” katanya.

    Namun, Mahfud mengatakan dana yang disimpan Asabri aman sehingga anggota TNI dan Polri tak perlu khawatir.

    “Nah prajurit, tentara, TNI, dan Polisi itu jangan khawatir karena uangnya enggak habis. Likuiditasnya menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu,” ujarnya.

    Terkait bantahan Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja, yang menyebut tak ada korupsi, Mahfud menyebut merupakan hak dari Sonny menyampaikan pendapatnya.

    “Siapa yang membantah? Oh ya itu urusan Asabri. Ya sama lah kalau orang enggak mengaku kan sama, kamu juga misalnya mencuri pasti bilang tidak. Nanti dulu biar diperiksa oleh penegak hukum,” katanya.

    Ditegaskannya, adanya korupsi atau tidak pada Asabri akan diserahkan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Sebab sudah bukan ranah Kemenko Polhukam untuk melakukan penyelidikan.

    “Saya tidak bilang tidak ada korupsi. Itu sudah bukan urusan Menko Polhukam karena kami bukan penegak hukum,” tegasnya.

    Mahfud MD mengaku mendapat informasi dan laporan tentang adanya indikasi tindakan korupsi di Asabri dari sumber-sumber yang berkompeten.

    “Polhukam itu tidak berusaha mencari itu tapi mendapat laporan dan informasi dari sumber-sumber yang kompeten. Ya nanti biar polisi,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk memperketat pengawasan di sektor keuangan sehingga kejadian serupa tak terulang kembali.

    “Ya pengawasan dari sektor keuangan harusnya kita perkuat lagi sehingga mengurangi yang mencoba main-main,” katanya.(gw/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here