Dicari Kepala BOI yang Mumpuni

    Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato nya dalam penutupan Kongres Ke-II Partai NasDem serta HUT ke-8 Partai NasDem di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019).

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) soal pemindahan ibu kota baru sudah rampung. Selanjutnya akan diserahkan ke DPR. RUU tersebut mencakup aturan mengenai Badan Otorita Ibu Kota (BOI).

    Presiden Joko Widodo mengatakan ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi Kepala BOI baru. “Nama untuk kepala BOI belum. Harus orang kelas berat ini. Karena harus mengerti masalah keuangan, utamanya keuangan global. Namun, juga mengerti mengenai urban planning, tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi dengan awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).

    Menurutnya, kriteria yang dicari adalah orang berusia muda. Namun, jika nanti dapatnya sudah tua juga tidak apa-apa. Jokowi mengakui ibu kota baru nanti juga tetap masuk ke wilayah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). “Nanti di ibu kota dibentuk yang namanya itu badan otorita ibu kota. Mengenai pemerintahan, kemungkinan besar masih di bawah provinsi Kalimantan Timur. Nanti ini pembahasan di dewan,” ucapnya.

    Selain menyiapkan struktur badan otorita, Jokowi meminta agar organisasi di ibu kota baru dapat lebih fleksibel. Presiden memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) akan ikut pindah ke ibu kota baru. “ASN semuanya pindah langsung. Sudah diperintahkan kepada Menteri Pendayaan Aparatur Negara untuk mensurvei dulu. Kira-kira yang ingin tidak pindah berapa persen. Kita harus tahu. Tetapi semua ASN akan pindah ke ibu kota baru,” paparnya.

    Rencananya pada 2024 ibu kota sudah pindah seluruhnya ke Kaltim. Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare. Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster. Yakni klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi. Presiden menargetkan pembentukan BOI paling lambat akhir Januari 2020.

    Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang yang mendukung pendirian ibu kota negara yang masuk dalam omnibus law. Ada 14 UU yang terkait dengan UU Ibu Kota masuk ke dalam omnibus law dan ditargetkan selesai pada April 2020. Kemudian pada Juni 2020,detail engineering design (DED) sudah rampung. Karena pada akhir Desember 2019 gagasan besar untuk desain sudah masuk ke hal yang lebih mendetail.

    Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut skema pembiayaan ibu kota baru akan dirombak. “Rencananya akan kita rombak semua itu nanti. Kami belum ketemu sekarang. Ancer-ancernya sudah. Tetapi belum bisa disampaikan sekarang. Sedang masih digodok,” ucap Luhut di Jakarta, Jumat (17/1).

    Menurutnya, ada beberapa pihak menyatakan minatnya turut berinvestasi dalam pembiayaan pembangunan ibu kota. Salah satunya yakni dari pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile Masayoshi Son.

    Masayoshi, lanjut Luhut, bersedia membiayai pembangunan ibu kota secara keseluruhan yang menelan anggaran hingga USD 40 Miliar. Namun, Pemerintah Indonesia tidak menginginkan hal tersebut. Kendati begitu, Indonesia akan memberikan ruang investasi bagi Masayoshi Son untuk membangun beberapa klaster di ibu kota baru.

    Terkait dengan skema pembiayaan ibu kota, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut akan dibiayai lewat APBN, KPBU dan swasta.

    APBN diperkirakan bakal membiayai 19,2 persen. Yakni Rp93,5 triliun. Dana dari APBN itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri. Selanjutnya untuk pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer. Dana pemindahan ibu kota juga bakal menggunakan skema KPBU sebesar Rp265,2 triliun atau 54,6 persen. Sedangkan swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun. (rh/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here