10 Tersangka Baru Proyek Jalan Bengkalis

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Mantan Deputi Penindakan yang kini menjadi Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Firli Bahuri hadir dalam uji kepatutan dan kelayakan (Fit and proper test) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan perkara dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tahun anggaran 2013-2015. KPK menetapkan 10 tersangka baru dalam kasus tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kesepuluh tersangka antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M Nasir, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tirtha Adhi Kazmi, serta delapan kontraktor masing-masing Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufan, Victor Sitorus, dan Suryadi Halim alias Tando.

“Saat ini kami telah meningkatkan perkara ke status penyidikan terhadap empat pelaksanaan proyek tersebut setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi baik di dalam proses penganggaran maupun pelaksanaannya,” ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (17/1).

Firli menyatakan, terdapat empat proyek jalan multi years di Bengkalis yang menjadi bancakan dalam perkara ini. Antara lain proyek peningkatan jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil dengan nilai kerugian sekitar Rp156 miliar. Tersangkanya yakni M Nasir, Handoko Setiono, dan Melia Boentaran.

Lalu, proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis berikut kerugian sekitar Rp126 miliar. Dengan tersangka M Nasir, Tirtha Adhi Kazmi, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, dan Firjan Taufan.

Selain itu, proyek pembangunan jalan Lingkar Barat Duri dengan nilai kerugian sekitar Rp152 miliar. Tersangkanya yaitu M Nasir dan Victor Sitorus.

Terakhir, proyek pembangunan jalan Lingkar Timur Duri dengan nilai kerugian kurang lebih Rp41 miliar. Adapun tersangkanya masing-masing M Nasir dan Suryadi Halim alias Tando.

“Berdasarkan hasil perhitungan sementara terhadap keempat proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar total Rp475 miliar,” kata Firli.

Firli membeberkan, seluruh tersangka itu diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait empat proyek ini, seperti pengaturan tender, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan yang kualitasnya jauh dari yang dipersyaratkan.

“Pihak-pihak yang diduga terlibat adalah pejabat proyek, kontraktor/rekanan serta pihak lain yang diduga turut serta dalam proses penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek,” paparnya.

Akibatnya, para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK pada 16 Mei 2019 telah menetapkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan jalan Duri-Sei Pakning. Perkara yang menjerat Amiril ini merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih.

Dalam kasus itu, KPK telah menjerat Sekda Dumai M Nasir dan Dirut PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar. Saat proyek ini bergulir, Nasir merupakan Kasus PUPR Kabupaten Bengkalis.

Dipaparkan, pada 2013 telah dilakukan tender terhadap enam proyek multi years di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek sebesar Rp 2,5 triliun. Keenam proyek tersebut termasuk dalam paket pengerjaan ini.

Firli memastikan, pihaknya bakal terus berupaya menyelesaikan dan mengembangkan perkara ini guna mewujudkan pelaksanaan proyek barang dan jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya proyek pembangunan di Kabupaten Bengkalis kami pandang dapat mengganggu upaya pemerintah yang meletakkan pelaksanaan proyek yang bebas dari korupsi sebagai prioritas,” tuturnya. (riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here