Zulkifli Hasan Mangkir

FOTO: DOK/FIN

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sejatinya bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 untuk tersangka korporasi anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan saat perkara ini terjadi.

“Untuk pak Zulkifli Hasan hari ini tidak hadir,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1).

Ali Fikri menyatakan, surat pemanggilan yang dilayangkan KPK terhadap Zulhas telah sampai ke alamat tempat tinggalnya. Namun, kata Ali Fikri, Zulhas tak kunjung memenuhi panggilan KPK hari ini.

Ia pun mengaku tidak menerima keterangan dari Zulhas terkait ketidakhadirannya. “Sampai tadi belum ada konfirmasi yang bersangkutan kenapa tidak hadir,” kata Ali Fikri.

Ali Fikri memastikan, penyidik bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Zulhas dalam beberapa hari ke depan. Hanya saja, ia mengaku tidak mengetahui kapan persisnya pemanggilan ulang terhadap Zulhas dilakukan.

“Penyidik akan panggil ulang. Beberapa hari ke depan kita akan panggil ulang,” katanya.

Sementara Zulhas mengaku tak mengetahui ada surat panggilan dari KPK.

“Saya belum tahu bahwa ada surat, makanya saya menghadiri acara di Jambi temu kader PAN dan sekaligus memberikan pengarahan kepada para kader,” katanya di Jambi.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta.

Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan perkara tersebut ke penyidikan dan menetapkan tiga pihak sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif.

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau. SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014.

Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulhas mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

Atas pidato Zulhas, Annas Maamun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Suheri yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group langsung mengirimkan surat kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau untuk memintanya mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau. Annas Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk ‘membantu dan mengadakan rapat’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here