PKS Minta Kejakgung Transparan Soal Skandal Korupsi Jiwasraya

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejakgung) diharapkan memiliki keberanian untuk membuk secara transparan soal skandal korupsi perusahan asuransi PT. Jiwasraya Persero.

Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi meminta skandal korupsi ini dibuka secara terang oleh Kejakgung, kemana saja alur keuangan Jiwasraya itu berjalan dan bergerak.

“Dan ini tidak boleh ada tekanan apa pun maupun ketakutan dari siapa pun. Ini yang kita harapkan dari Kejaksaan Agung,” kata Aboebakar kepada wartawan Kamis (16/1).

Apalagi, sebut Ketua Mahkaman Kehornatan Dewan (MKD) itu, jajaran Kejakgung telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus gagal bayar dana nasabah Jiwasraya tersebut. Namun menurutnya, bukan saja penetapan tersangka yang penting, tetapi yang lebih utama memastikan pengembalian dana nasabah Jiwasraya dengan penanganan kasus ini.

“Kalau yang dilakukan Kejaksaan merupakan langkah amanah yang diberikan, sebab KPK dan Polisi tidak mengambilnya. Kejaksaan pasti mengambilnya, itu merupakan kebijakan hukum dan politik, jadi silahkan Kejaksaan melanjutkan dan kita berharap akan berjalan baik,” ucap Aboebakar.

Terkait dengan sikap fraksinya, Habib Aboebakar mengatakan kalau fraksi sesuai dengan sikapnya, yakni tetap menginginkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya.

“Apapun yang terjadi, kita (F-PKS) akan berjuang semalsimal mungkin, dengan jumlah yang ada. Kita juga akan road show ke fraksi-fraksi yang ada di DPR ini, apakah NasDem, Gerindra, PAN dan Demokrat. Kita coba dulu menggalang dukungan. Ada pun keberhasilan, itu urusan politik,” tegasnya.

Ketua DPP PKS bidang Dakwa Wilayah Kalimantan itu juga menegaskan bahwah fraksinya tidak pernah ikut, apa lagi menyetujui dibentuknya Panja Jiwasraya, sebagaimana kabar yang sempat beredar, khususnya di Komisi VI DPR RI.

“Ndak ada. Itu diglobalisir aja. Yang benar itu, PKS pada keputusannya untuk mendorong pembentukan Pansus Jiwasraya. Intinya, fraksi PKS tetap mengusulkan pembentukan Pansus,” pungkas Habib Aboebakar. (fin/dal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here