Naikan Modal Minimum Perbangkan, Gerbrakan OJK Diajungi Jempol

JAKARTA – Gebrakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan lebih tegas dalam menyeleksi permodalan bank dengan menaikkan batas modal inti minimum menjadi Rp3 triliun secara bertahap mendapat apresiasi sejumlah ekonom. Terlebih regulasi yang memuat ketentuan modal inti minimum bank secara bertahap itu berlaku pada Februari 2020.

Pengamat Ekonomi, Dr. Aviliani mengatakan langkah OJK patut diapresiasi. Langkah ini makin penguatan ekosistem perbankan. Kedepannya, perbankan mesti berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya dengan membuat fintech, asuransi dan kegiatan non bank lainnya untuk bisa survive. Pasalnya, perbankan tidak bisa lagi hanya mengandalkan margin dari perkreditan.

”Memang ke depan itu bank yang berekosistem dengan lembaga keungan lain itu yang akan bisa survive, kalau gak emang susah karena margin makin turun. Nah kalau margin makin turun dia harus cari under revenue,” kata Aviliani saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Kamis (16/1).

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional ini menjelaskan jika publik melihat perkembangan global dan perkembangan domestik sudah seharusnya perbankan memiliki modal yang besar terutama dalam kaitannya dengan bail in. ”Kalau jaman dulu modal Rp100 miliar juga bikin bank gak ada masalah, tapi dengan perkembangan perbankan dan juga lembaga keuangan lain itu maka memang sudah sangat dibutuhkan permodalan yang besar terutama kaitannya dengan bail in, sekarangbkan gak bail out lagi, adanya bail in,” jelas Aviliani.

Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi peristiwa masa lalu ketika ada permasalahan pemerintah harus bertanggungjawab. Maka dengan bail in ini, kata ia maka dilakukan konsolidasi perbankan. Dengan konsolidasi, perbankan bisa memilih apakah akan akuisis atau merger dengan lainnya. ”Saya sangatbmendukung, karena dalam konsolidasi perbankan itu kan bank bisa milih apakah dia itu mau berkonsolidasi artinya diakuisisi atau merger dengan yang lain,” tuturnya.

Apalagi kata ia sekarang ini aturan pemegang saham pengendali (PSP) tidak berlaku lagi. Jadi tidak harus merger, kata Aviliani bisa jadi yang membeli induk kemudian yang dibeli jadi anak perusahaan. ”Misal BCA yang membeli bank Royal sama bank Rabobank kan. Jadi nanti BCA-nya minimal Rp3 triliun (inti modal) sedangkan anak perusahaannya cukup Rp1 triliun. Kenapa? karena nanti kalau ada apa-apa pada anak perusahaan yang kecil-kecil ini yang nanggung ntar BCA-nya,” jelas ekonom Indef ini.

Ditambahkannya, Bank BUKU I dan BUKU II sekarang ini kata ia masih banyak, tapi seberapa jauh pemiliknya itu berkomitmen. Dengan adanya konsolidasi seperti ini, bank dengan modal kecil harus mencari pasangan untuk memperkuat posisi ketika terjadi problema seperti krisis. ”Ini langkah bagus yang harus direspon positif oleh perbankan. Jangan melihat ini untuk mematikan bank atau mengurangi jumlah bank. Tapi ini harus dilihat sebagai sesuatu penguatan,” ujarnya.

Deadline bertahap selama 3 tahun yang diberikan OJK kepada perbankan kata Aviliani perlu dipertimbangkan kembali. Mengingat saat ini terdapat 16 bank yang nelum mencapai Rp1 triliun.”Mungkin jangka waktu perlu dipertimbangkan kembali karena itu baru draf. Draf ini juga belum keluar masa tiba-tiba langsung Rp1 triliun di 2020. Sekarang ini kelihatannya ada 16 bank yang belum capai Rp1 triliun yang lainnya sudah diatas Rp1 triliun. Paling gak baru tahun depan,” papar Aviliani.

Lebih lanjut Aviliani menerangkan dengan diperketatnya aturan modal inti perbankan semakin membuka peluang investor asing untuk mengambil alih bank dalam negeri. ”Banyak yang pengen ambil adalah bank asing. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata bahwa pasti akan banyak asing yang mau. Kayak kemarin permata, akhirnya diambil sama bangkok bank. Kalau menurut saya sih sebaiknya kalau bisa di dalam dulu lah tapi kalau gak, mau apa lagi,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here