Hanya Boyolali yang Patuh LHKPN

Beranda Nasional Hanya Boyolali yang Patuh LHKPN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat seluruh penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2019. Data per 7 Januari 2020, sebanyak 222 penyelenggara negara wajib lapor di Pemkab Boyolali, seluruhnya telah melaporkan hartanya kepada KPK alias 100 persen.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, pihaknya mengapresiasi hal tersebut. Ia mengatakan, apresiasi juga diberikan kepada 45 orang atau keseluruhan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang telah melaporkan LHKPN ke pada KPK per 4 Januari 2020.

“KPK mengapresiasi para penyelenggara negara yang telah memenuhi amanat undang-undang dengan melaporkan harta kekayaaannya bahkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan,” ujar Ipi kepada wartawan, Kamis (16/1).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara diwajibkan menyerahkan laporan harta kekayaan kepada KPK.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyebutkan, batas waktu penyerahan LHKPN diatur maksimal 31 Maret di tahun berikutnya.

Melalui Surat Edaran Nomor 700/895/11/2019 tentang Percepatan Pelaporan LHKPN Bagi Wajib Lapor Eksekutif di Lingkungan Pemkab Boyolali untuk Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2019, kata Ipi, Pemkab Boyolali telah menetapkan batas waktu penyampaian LHKPN adalah 15 Januari 2020.

Surat edaran tersebut juga mengatur ihwal penjatuhan sanksi administratif berupa peninjauan kembali terhadap pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, serta hak-hak pensiun kepada penyelenggara negara di Pemkab Boyolali yang tidak mematuhi aturan. Selain itu, sanksi tambahan juga dikenakan berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi 80%.

“Sedangkan DPRD Kabupaten Boyolali menerapkan sanksi berupa teguran dari Ketua DPRD jika pimpinan dan anggotanya tidak melaporkan hartanya sesuai batas waktu 15 Januari 2020. Hal ini tertuang dalam SE Ketua DPRD Kabupaten Boyolali,” kata Ipi.

Selain dua instansi tersebut, sambung Ipi, KPK juga mengapresiasi delapan kementerian dan pemerintah daerah lainnya yang juga mengeluarkan imbauan inisiatif percepatan tenggat waktu pelaporan LHKPN untuk mendorong kepatuhan.

Kedelapan instansi tersebut adalah Pemkab Boalemo, Pemkab Tapanuli Selatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Pemkot Batam, Pemkot Gorontalo, Pemkab Rote Ndao, dan BPJS Kesehatan.

“Instansi-instansi tersebut menetapkan batas waktu pelaporan beragam mulai dari 15 Januari hingga 28 Februari 2020. Sanksi yang diberikan juga beragam mulai dari penundaan pencairan tunjangan kinerja hingga penurunan pangkat dan/atau pembebasan dari jabatan,” tutur Ipi.

Berdasarkan aplikasi e-LHKPN, kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2019 per 16 Januari 2020 baru menyentuh angka 12,63% dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 386.806 orang. Artinya, baru sekitar 48.843 penyelenggara negara yang telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

Sisanya, yakni 337.963 penyelenggaran negara atau 87,37% belum melaporkan hartanya. Ipi mengingatkan, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999.

“KPK sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” tukas Ipi. (riz/gw/fin)

Baca Juga

Mahfud MD: Pemerintah Tidak Menyalahkan Peristiwa G30S/PKI

JAKARTA- Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak menetapkan peristiwa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI), sebagai peristiwa yang salah atau benar. Sebab itu persoalan...

Pendidikan Jangan Dikomersilkan

JAKARTA - Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, masih berlanjut. Meskipun sebelumnya Pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi...

Bansos Boleh Lebih dari Satu

JAKARTA - Masyarakat miskin diperbolehkan menerima lebih dari satu bantuan sosial (bansos) dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menekankan yang terpenting bansos tepat sasaran pada warga...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Berita Terbaru

Deretan Risiko Belanja Dana Covid-19 Rp695 T

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan terdapat sejumlah risiko terkait belanja dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, dana yang digelontorkan tidak sedikit, yakni Rp695 triliun. Inspektur...

Waspadai Fluktuasi Harga Pangan di Akhir Tahun

JAKARTA - Harga bahan pangan biasanya mengalami fluktuasi menjelang akhir tahun. Tren ini mesti diantisipasi pemerintah dengan melakukan sejumlah kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Hal...

Infografis: Aplikasi Kuota Belajar Bakal Ditambah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka masukan masyarakat mengenai daftar aplikasi yang bisa dibuka di dalam kuota belajar. "Kalau ada sekolah atau kampus...

Ditinggal Cerai Ustad Abdul Somad, Begini Nasib Mellya Juniarti

JAKARTA- Janda Ustaz Abdul Somad (UAS), Mellya Juniarti kini telah perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia mulai bisa menata hidupnya bersama putra sematawayang Mizyan Hadziq...

Percepat Pernyidikan

JAKARTA - Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara atau ekspose kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus ini tim penyidik telah memeriksa...

Pinangki Bantah Pernah Sebut Nama ST Burhanudin dan Hatta Ali

JAKARTA – Pinangki Sirna Malasari menegaskan tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung ST Burhanudin dan eks Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang belakangan...

Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI

JAKARTA- Putra Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit menyentil gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menilai, KAMI syarat dengan muatan kepentingan menuju Pilpres 2024. Untuk...

Guru-guru Gembira

JAKARTA - Kabar baik bagi 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi Februari 2019 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)...

Nusantara

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Stop Isolasi Mandiri untuk Menekan Cluster Keluarga

BABEL - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan kebijakan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat terkonfirmasi COVID-19, guna menekan penyebaran di kluster keluarga. "Dalam waktu...

News

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Gempa Besar dan Tsunami Pasti Berulang

JAKARTA - Gempa dan tsunami raksasa dipastikan akan terjadi berulang di jalur-jalur tunjaman lempeng. Karenanya masyarakat harus waspada dan memperkuat mitigasi untuk mencegah dan...

Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara Sepanjang 26 km

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi), meresmikan jalan tol Manado-Bitung ruas Manado-Danowudu. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa...