Besaran Ongkos Haji 2020 Tunggu Keputusan DPR

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) meminta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1441H/2020M.

    “Kami mengharapkan agar Komisi VIII DPR RI dapat segera menetapkan BPIH 1441H/2020M ini, sehingga pemerintah dapat segera melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar, Kamis (16/1)

    Nizar menjelaskan, adapun usulan besaran BPIH 1441H/2020M yang diajukan Kemenag sendiri, disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Taklimatul Hajj Pemerintah Arab Saudi dan Sistem Elektronik Haji (e-hajj).

    “Usulan BPIH juga mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal,” terangnya.

    Sedangkan pertimbangan lainnya, lanjut Nizar, terkait kondisi beban pada nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah dan jumlahnya juga besar.

    Selain itu, Kemenag juga mempersiapkan usulan alternatif Bipih berikut besaran beban nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah.

    “Usulan alternatif ini kami susun dengan mempertimbangkan perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD, jumlah kuota dan kloter, serta perubahan biaya penerbangan haji,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan akan mengupayakan tidak ada kenaikan untuk BPIH 2020. Meski ada kenaikan biaya komponen, tapi akan mengupayakan agar biaya haji sama dengan tahun lalu.

    “Kita usahakan nggak ada kenaikanlah. Tapi pada dasarnya, biaya haji memang naik, naiknya di pesawat terbang dan visa. Tapi kita usahakan supaya jamaah tetap membayar sama dengan yang dulu,” kata Fachrul.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, bahwa pihaknya saat ini sedang mengupayakan agar biaya haji pada 2020 tidak ada kenaikan.

    “Insya Allah kita akan tetap berusaha agar tidak terjadi kenaikan biaya,” ujarnya.

    Ace mengakum, bahwa sampai saat ini Panja BPIH Komisi VIII DPR RI masih menghitung sumber pembiayaannya. Mulai dari dana optimalisasi yang tersedia di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dana setoran yang berasal dari jamaah haji.

    Sedangkan untuk perincian biaya, Panja BPIH juga telah memanggil maskapai dan bandara. Selanjutnya, Panja BPIH akan mendatangi Arab Saudi guna memastikan biaya pemondokan dan konsumsi jamaah.

    “Mudah-mudahan akhir Januari ini sudah segera diumumkan BPIH 2020,” pungkasnya. (der/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here