Penyaluran Dana Desa untuk 56 Desa Disetop

Beranda Ekonomi Penyaluran Dana Desa untuk 56 Desa Disetop

JAKARTA – Setelah melakukan investigasi dari pihak kepolisian Daerah (Polda) setempat, akhirnya diputuskan penyaluran Dana Desa untuk 56 desa yang berstatus fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dihentikan.

Bendahara negara itu sebelumnya mengendus ada aliran Dana Desa tidak pada semestinya. Dari kecurigaan itu kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dibantu Polda setempat mengusut 56 desa tersebut.

“Secara yuridis, 56 desa itu mengalami cacat hukum karena Perda tidak melalui DPRD, padahal Perda itu tentang pertanggungjawaban APBD. Maka, penyaluran dana desa pada tahap ketiga 2019 untuk ke-56 desa dihentikan seluruhnya,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (15/1).

Menurut Sri Mulyani, seharusnya aturan yang menjadi acuan pembentukan desa tidak mengikuti Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun, memiliki Perda tersendiri sesuai desa terdaftar.

“Kalau yang untuk baik-baik saja kan memang harusnya ada Perda sendiri. Ini ditempelkan dengan Perda tentang pertanggungjawaban,” tutur dia

Oleh karena itu, tindakan tegas yang dilakukan adalah menghentikan penyaluran dana desa untuk ke-56 desa. Sebab pemerintah tidak mau penerimaan negara yang sdah dikumpulkan terbuang percuma.

“Kami bekerja berdasarkan seluruh evidence dan bukti secara fisik yang memang ada bukti tersebut,” ucap dia.

Selain itu, Mantan Pelaksana Bank Dunia itu juga menghentkan empat desa. Hal itu terindikasi masalah yang sama, yaitu tidak teregistrasi.

Empat desa tersebut, yaitu Desa Arombu Utara, Desa Lerehoma, Desa Wiau, dan Desa Napooha. Lebih lanjut, bendahara negara juga meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki data desa mereka.

Adapun penghentian aliran dana desa ke-56 desa tersebut akan dilakukan sampai ada kejelasan hukum terkait desa-desa tersebut.

Terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, mendukung apa yang dilakukan Sri Mulyani, melakukan tindakan cepat menghentikan adanya penyaluranan Dana Desa Fiktif.

“Memang sudah seharusnya dilakukan penghentian aliran dana ke desa fiktif,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (15/1).

Dia mengusulkan, agar tidak terjadi kasus yang sama, pemerintah harus membuatkan sistem sehingga tidak terjadi hal demikian.

“Pemerintah juga harus mempersiapkan sistem yang nantinya meminimalisir hal tersebut bisa terjadi lagi. Sehingga tidak merepotkan pemerintah ke depannya,” pungkasnya.(din/fin)

Baca Juga

Waspadai Fluktuasi Harga Pangan di Akhir Tahun

JAKARTA - Harga bahan pangan biasanya mengalami fluktuasi menjelang akhir tahun. Tren ini mesti diantisipasi pemerintah dengan melakukan sejumlah kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Hal...

Kementan-TNI AD Sepakat Perkokoh Kesiapan Penyediaan Pangan

JAKARTA- Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, maka dibutuhkan kekuatan dan kebersamaan dari semua pihak, termasuk TNI. Terkait hal tersebut, Kementan dibawah pimpinan Mentan...

MenkopUKM: UMKM Harus Mampu Memahami Tren Market Dunia

JAKARTA - Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Koperasi dan UKM terus menggulirkan aneka program untuk menyiapkan UMKM agar memiliki kemampuan kompetitif dengan produk-produk dari luar. "Oleh...

Dapat Tambahan Dana PEN, BTN Optimis Target Kredit Rp30 Triliun di Akhir 2020

JAKARTA- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimistis bisa memenuhi komitmen penyaluran kredit dari dana penempatan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Perseroan mendapatkan...

Lindungi Petani Tembakau, Tidak Naikkan Cukai Rokok 2021

JAKARTA - Jika pemerintah memang benar-benar ingin melindungi petani tembakau, maka pada 2021 nanti tidak menaikkan cukai rokok. Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Mindaugas...

Berita Terbaru

Waspadai Fluktuasi Harga Pangan di Akhir Tahun

JAKARTA - Harga bahan pangan biasanya mengalami fluktuasi menjelang akhir tahun. Tren ini mesti diantisipasi pemerintah dengan melakukan sejumlah kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Hal...

Infografis: Aplikasi Kuota Belajar Bakal Ditambah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka masukan masyarakat mengenai daftar aplikasi yang bisa dibuka di dalam kuota belajar. "Kalau ada sekolah atau kampus...

Ditinggal Cerai Ustad Abdul Somad, Begini Nasib Mellya Juniarti

JAKARTA- Janda Ustaz Abdul Somad (UAS), Mellya Juniarti kini telah perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia mulai bisa menata hidupnya bersama putra sematawayang Mizyan Hadziq...

Percepat Pernyidikan

JAKARTA - Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara atau ekspose kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus ini tim penyidik telah memeriksa...

Pinangki Bantah Pernah Sebut Nama ST Burhanudin dan Hatta Ali

JAKARTA – Pinangki Sirna Malasari menegaskan tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung ST Burhanudin dan eks Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang belakangan...

Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI

JAKARTA- Putra Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit menyentil gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menilai, KAMI syarat dengan muatan kepentingan menuju Pilpres 2024. Untuk...

Guru-guru Gembira

JAKARTA - Kabar baik bagi 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi Februari 2019 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)...

Vandalisme di Mushollah, Ferdinand: Pelaku Bukan Non Muslim, Itu Kaum Intoleran

JAKARTA- Tindakan vandalisme terjadi di Mushollah Darussalam yang terletak di RT 5/8 Perum Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Pasar Kemis Tangerang. Pelaku menulis narasi-narasi provokatif...

Nusantara

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Stop Isolasi Mandiri untuk Menekan Cluster Keluarga

BABEL - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan kebijakan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat terkonfirmasi COVID-19, guna menekan penyebaran di kluster keluarga. "Dalam waktu...

News

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Dapat Tambahan Dana PEN, BTN Optimis Target Kredit Rp30 Triliun di Akhir 2020

JAKARTA- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimistis bisa memenuhi komitmen penyaluran kredit dari dana penempatan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Perseroan mendapatkan...

Lindungi Petani Tembakau, Tidak Naikkan Cukai Rokok 2021

JAKARTA - Jika pemerintah memang benar-benar ingin melindungi petani tembakau, maka pada 2021 nanti tidak menaikkan cukai rokok. Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Mindaugas...

Pertumbuhan Kredit Agustus 2020 Hanya 1,04 Persen

JAKARTA - Pertumbuhan kredit pada Agustus 2020 tercatat hanya sebesar 1,04 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan penyaluran kredit pada Juli 2020 yang...

11 Ribu Kartu Tani telah Didistribusikan di Kotawaringin Barat

KOTAWARINGIN BARAT – Persiapan penerapan Kartu Tani terus dilakukan Kementerian Pertanian. Di Kotawaringin Barat, tidak kurang 11 ribu lembar Kartu Tani telah didistribusikan ke...