Pendidikan Nonformal dan Informal Didesak Masuk ke Vokasi

    JAKARTA – Komisi X DPR meminta, pemerintah (Kemendikbud) memasukkan nomenklatur pendidikan nonformal dan informal ke Direktorat Jenderal Vokasi. Pasalnya, yang saat ini dilebur ke pendidikan nonformal dilebur tanpa nomenklatur.

    “Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk memasukkan pendidikan nonformal-informal/dikmas ke dalam struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Rabu (15/1)

    Untuk itu, kata Syaiful, Komisi X DPR RI sepakat dengan usulan asosiasi akademisi Indonesia dan para pegiat pendidikan nonformal dan informal, untuk mendesak Pemerintah meninjau ulang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Kemendikbud.

    “Pertimbangannya, bahwa prinsip pendidikan nonformal dan informal, pendidikan masyarakat merupakan wujud pendidikan sepanjang hayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (5) dan Pasal 26 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,” terangnya.

    Menurut Syaiful, selama ini masih ada ketimpangan terhadap pendidikan yang berkeadilan antara pendidikan formal dan nonformal. Terlebih lagi, perampingan ini dikhawatirkan akan melemahkan masa depan pendidikan nonformal, sehingga menjadi tanda tanya besar.

    “Nomenklaturnya menjadi Direktorat Jenderal Vokasi dan PNFI, agar kebijakan Pemerintah tidak bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,” ucapnya.

    Ketua Umum Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Indonesia, Sri Sumarwati mengatakan, bahwa pihaknya memprotes Perpres 82/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai nomenklatur Kemendikbud yang mengalami perubahan.

    Dalam aturan tersebut dijelaskan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) dihapus. Untuk PAUD digabung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk pendidikan masyarakat dilebur dengan pendidikan formal.

    “Kami memperjuangkan untuk anak-anak putus sekolah, agar bisa kembali mendapat pendidikan. Untuk itu kami meminta Pak Menteri (Nadiem Makariem) kembali meluruskan Perpres 82/2019 ke semula dan tidak dilebur dengan pendidikan formal,” katanya.

    Menurut Sumarwati, pendidikan nonformal tidak bisa dicampur dengan pendidikan formal. “Pendidikan nonformal sangat diperlukan anak-anak putus sekolah, untuk mengembangkan kemampuan dirinya,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP Forum Pegelola LKP) Ali Badarudin mengatakan, pihaknya mendesak agar Perpres 82/2019 tersebut direvisi.

    “Hari ini kami berkumpul di Kemendikbud untuk memprotes hilangnya direktorat pendidikan masyarakat. Ini merupakan keprihatinan nasional,” tegasnya. (der/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here