Pansus Jiwasraya Batal

    FOTO: FASIAL R SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

    JAKARTA – DPR RI batal membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Dengan alasan waktu, wakil rakyat tersebut akhirnya memutuskan membentuk panitia kerja (panja). Sebab, prosesnya lebih cepat dari Pansus. Panja akan bekerja setelah sususan terisi dari masing-masing fraksi di Komisi VI. Pembentukan panja Jiwasraya ini diharapkan dapat memetakan masalah secara jelas dan menemukan solusi yang tepat.

    “Komisi VI DPR RI memutuskan Panja Jiwasraya. Keputusan itu diambil dalam rapat internal komisi,” kata Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Wakil Ketua Komisi VI lainnya, Martin Manurung juga membenarkan soal pembentukan panja tersebut. Selain panja Jiwasraya, Martin menyebut Komisi VI juga membentuk dua panja lain. Yakni panja yang berkaitan dengan BUMN energi dan perdagangan.

    “Di Komisi VI akan ada Panja Asuransi Jiwasraya, Panja Perdagangan Komoditas dan Panja BUMN Energi. Setelah susunan dari masing-masing fraksi di Komisi VI terisi, panja akan segera bekerja. Nama-nama tiap kelompok fraksi harus diisi untuk keanggotaan tiap panja. Setelah personalia beres, kami siap bekerja,” ujar Martin.

    Hal senada juga disampaikamn anggota Komisi VI F-PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berharap pembentukan panja Jiwasraya ini bisa mengurai persoalan dan menemukan solusi yang tepat. “Namun, proses hukum harus tetap berjalan tanpa menunggu keputusan politik di DPR. Saya mendukung PPATK menelusuri aset para pihak yang terindikasi kuat terlibat. Aparat penegak hukum harus berani menyita aset para pelaku tanpa pandang bulu,” tegas Rieke.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan Panja lebih memungkinkan daripada Pansus. Sebab, proses pembentukan Pansus kemungkinan bisa berjalan lama. Padahal perlu respons cepat DPR dalam pengawasan penanganan perkara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. “Akan terlalu lama prosesnya kalau bikin Pansus. Kalau Panja kan cepat. Bisa segera bikin Panja di masing-masing komisi,” jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Dia menilai pemerintah sudah bekerja mengupayakan pengembalian uang masyarakat. Selain itu, upaya penegakan hukum juga sedang berjalan. Komisi VI, lanjutnya, akan melakukan pengawasan BUMN dan supervisi memperbaiki kinerja Jiwasraya. “Yang terpenting bagaimana uang Jiwasraya bisa dikembalikan ke masyarakat,” terang politisi Partai Gerindra tersebut.

    Dasco meyakini semua fraksi sepakat setelah melihat dari sisi upaya pengembalian uang nasabah. Dia membantah pembentukan Panja merupakan arahan Presiden Joko Widodo saat pimpinan DPR bertemu Presiden pada Selasa (14/1) lalu. “Tidak ada arahan dari presiden. Dalam pertemuan tersebut, DPR mendengar paparan dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Jiwasraya dan Asabri. Tidak ada arahan dari Pak Jokowi apakah akan bentuk ini atau itu. Murni inisiatif dari DPR,” ucapnya.

    Menanggapi hal itu, praktisi hukum Sholeh Amin menyatakan langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan lima tersangka kasus Jiwasraya, perlu diapresiasi. Dia berharap KPK juga mampu melakukan hal serupa. Yakni memecahkan berbagai kasus besar yang selama ini masih terkatung-katung. “KPK dengan kewenangan yang jauh lebih besar seharusnya menunjukkan prestasi yang sama,” ujar Sholeh, Rabu (15/1).

    Selama ini, lanjutnya, masyarakat melihat KPK lebih banyak menangani kasus kecil. Sementara kasus besar KPK jalan di tempat. “Dengan kewenangan besar seperti penyadapan, berbagai kasus besar seharusnya mudah ditemukan dan ditangani KPK. Kasus Century masih terkatung-katung. Begitu juga dengan Hambalang, Pelindo, dan lainnya,” imbuh Sholeh.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here