OTT Wahyu Setiawan Tidak Sah

Wahyu-Setiawan-Komisioner-KPU-RI

JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap KOmisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu setiawan dianggap cacat hukum. Alasannya karena tanpa seizin dari Dewan Pengawas (Dewas). KPK dinilai masih menggunakan undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Guru besar hukum pidana Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago, menilai OTT terhadap wahyu Setiawan dan pihak lain, tidak sah secara administrasi. Salah satu alasannya, karena KPK tak memiliki izin dari Dewas saat melakukan penyadapan, menangkap, dan menggeledah.

“OTT itu masih merujuk pada UU lama yakni UU Nomor 30/2002. Padahal UU Nomor 19/2019 Tentang Perbaikan Kedua UU Nomor 30/2002 sudah berjalan,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (15/1).

Untuk itu, pihak yang merasa dirugikan akibat OTT ini bisa mengajukan gugatan praperadilan.

“Kalau dari segi administrasi bermasalah. Kalau dia (pihak yang dirugikan) mau, ya ajukan praperadilan. Tapi masalahnya semangat pemberantasan tindak pidana korupsi lain cerita,” katanya.

Menurutnya, status alat bukti yang didapat tanpa melalui prosedur sesuai UU adalah tidak sah.

Hal senada diungkapkan mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Chairul Imam. Dia mengatakan dalam OTT, KPK tidak bisa menggunakan UU Nomor 30/2002. KPK harusnya menggunakan UU Nomor 19/2019 yang sudah diundangkan. Dan itu harus menjadi dasar prosedur saat melakukan penyelidikan hingga penyidikan seperti penyadapan dan penangkapan serta penggeledahan.

Dijelaskan Imam, seharusnya OTT terhadap WS dan sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, menggunakan UU KPK hasil revisi.

“Ya tidak bisa, UU yang baru sudah ada, kenapa pakai UU yang lama. Kalau dia (pimpinan KPK) menandatangani itu (Sprindik), mestinya sudah memakai atau menggunakan UU yang baru hasil revisi,” tegasnya.

Sementara pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai sebaliknya.

“Saat OTT terhadap Wahyu Setiawan, KPK sudah memakai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya.

Ia mengatakan hal itu berarti, segala tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh KPK seperti upaya paksa, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Dengan demikian, izin dari Dewas itu sudah bagian kelengkapan yang tidak terpisahkan dalam melakukan upaya paksa.

“Jadi, perdebatan-perdebatan yang sekarang muncul ya mudah-mudahan itu bagian dari koreksi, sehingga ke depan lebih baik lagi untuk melakukan upaya paksa,” katanya.

Lebih lanjut, Hibnu mengatakan permasalahan tersebut muncul karena saat sekarang, KPK merupakan sesuatu yang baru.

“Undang-undangnya baru, komisionernya juga baru,” jelasnya.

Dia mengibaratkan KPK sebagai orang yang naik mobil baru, sehingga mengeremnya belum bisa maksimal dan memainkan gasnya belum pas.

“Jadi saya kira, (perdebatan itu) bagian dari perjalanan KPK dengan undang-undang yang baru. Perdebatan ini bisa sebagai koreksi untuk ke depan lebih baik sehingga sebagai upaya paksa untuk melindungi perlindungan hak asasi manusia betul-betul dijaga,” tegasnya.

Menurut dia, penegakan hukum harus sesuai dengan jalur hukum yang ada, baik Undang-Undang KPK maupun undang-undang lain yang sudah berlaku.

Soal kemungkinan Wahyu Setiawan mengajukan praperadilan, Hibnu menyebut sebagai hak setiap tersangka.

“Sekarang itu hal biasa. Makanya untuk mengantisipasi itu (praperadilan, red.), sejauh mungkin KPK harus on the track. Yang on the track saja dipraperadilankan, apalagi yang tidak on the track,” tuturnya.(gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here