KPK Siapkan Surat Permintaan DPO Harun

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Polri segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas politikus PDIP Harun Masiku. KPK akan melengkapi dokumen terkait permintaan DPO ke Polri.

“Mudah-mudahan surat-suratnya bisa segera terkirim ke Polri,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Rabu (15/1).

Nawawi menyebutkan, Deputi Penindakan KPK telah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan permintaan bantuan ke Polri itu. Permintaan ini, kata dia, dilakukan sebagai bentuk kerja sama antarpenegak hukum.

Ia pun meyakini, Polri telah memberikan perhatian terkait polemik Harun Masiku ini. Lantaran, kata dia, kedua lembaga telah menyepakati nota kesepahaman terkait penegakan hukum.

“Deputi penindakan sedang memproses surat-surat yang berkenaan dengan permintaan bantuan ke Polri untuk status DPO. Meski demikian teman-teman di Kepolisian sudah pasti telah memberi perhatian soal ini karena adanya MOU diantara KPK, Polri juga Kejaksaan yang memang sudah sejak lama ada,” ucap Nawawi.

Mabes Polri pun menegaskan bakal membantu jajaran KPK untuk mengamankan Harun Masiku. Kedua lembaga penegak hukum itu telah melakukan komunikasi terkait hal ini.

“Polisi tetap back up penuh kasus tersebut,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono.

Argo menuturkan, Polri berencana membahas mutual legal assistance atau bantuan hukum timbal balik dengan Singapura terkait kasus ini. Hal ini, kata dia, lantaran Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi.

“Di Singapura belum ada (perjanjian) ekstradisi dengan Indonesia. Tentu ada mutual legal assistance di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kami akan komunikasikan dengan Singapura,” ucapnya.

Ditjen Imigrasi sebelumnya menyebut Harun Masiku bepergian ke Singapura menggunakan pesawat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020. Berdasarkan informasi dari Imigrasi hingga saat ini belum ada informasi lalu lintas Harun kembali ke Indonesia.

Ini disebut menjadi alasan KPK tak mengamankan Harun saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Meski demikian, KPK tetap menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

KPK menduga Harun telah menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Diduga, total suapnya mencapai Rp900 juta.

Suap itu diduga diberikan agar Harun dapat menjadi PAW Caleg DPR terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019. Selain keduanya, Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta Saeful juga telah ditetapkan sebagai tersangka. (riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here