Konstruksi Kawasan Istana Negara Sedot Rp100 Triliun

    JAKARTA – Tidak lebih dari dua bulan, Draf Peraturan Presiden (Perpres) mengenai badan otorita ibu kota negara selesai disusun. Ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan topik Lanjutan Persiapan Pemindahan Ibu Kota, Rabu (15/1).

    ”Tadi (kemarin, red) sudah disampaikan. Ya tingal ditandatangani saja. Artinya tinggal dibuat Badan Otoritas, lembaga setingkat kementerian yang nantinya secara total mengurusi proses perpindahan Ibu Kota Negara,” terang Suharso Manoarfa kepada wartawan.

    Disinggung soal anggaran pembangunan ibu kota baru, menurut Suharso butuh sekitar Rp100 triliun untuk pembangunan istana, DPR, MPR, perumahan untuk anggota DPR/MPR/DPD, perkantoran pemerintahan, infrastruktur dasar yang seharusnya sudah ada sebelum pemindahan.”Ya ini juga termasuk akses kesediaan air, jalan raya, jalan akses, feeder, kelas menengah, dan lainnya,” terangnya.

    Anggarannya berasal dari APBN. Namun banyak pihak swasta yang juga tertarik seperti Softbank, kemudian dari MBZ (Sheikh Mohammed bin Zayed), termasuk investor Amerika Serikat Inggris, maupun Jerman. ”Ya mereka masuk dengan kapasitas masing-masing dan teknologi yang ditawarkan,” ungkap Suharso.

    Dalam rapat juga dilaporkan mengenai transaksi sosial ekonomi dengan di wilayah sekitar ibu kota baru dan akan lebih didetailkan di mana posisi Samarinda, Balikpapan terhadap ibu kota baru. ”Soal administrasi, naskah akademik dan RUU sudah selesai, hanya tinggal penajaman. Tetapi secara garis besar sudah dilakukan, ada sebagian masuk Omnibus Law. Selebihanya nanti disosialisasikan di UU,” beber Suharso.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, di ibu kota baru nanti Presiden Joko Widodo ingin menghadirkan kendaraan tanpa awak (autonomous transport). “Ya, jadi autonomous car sebagai satu hasil yang masa depan, tentu kalau namanya elektrik itu kendaraan elektrik tanpa pengemudi ya karenanya yang penting dua hal: satu kita membuat road map apa yang harus dibuat,” terangnya, kemarin.

    ”Saya akan membuat exercise di beberapa tempat, katakan di Puncak (Jawa Barat) atau di Bali yang macet-macet itu dengan electric car supaya saya terbiasa. Setelah itu saya meminta Kementerian Perindustrian untuk mempermudah industri mobil elektrik sehingga populasi dan skala keekonomiannya itu untuk dibangun disini makin bagus. Pada saat kita buat di ibu kota baru itu sudah dengan populasi yang bagus,” papar Budi Karya.

    Menurutnya, sejak awal pemerintah akan menggandeng pihak swasta dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). ”Ini mengenai autonomous kita tidak mungkin langsung MRT (mass rapid transport), pertama kali kita menggunakan bus yang connectivity antara Balikpapan ke sana (ibu kota baru), kedua train, tapi kita harus mempersiapkan yang namanya MRT, jadi fleksibelitas tetap ada,” ungkap Budi Karya.

    Targetnya, kendaraan tanpa awak itu akan dapat dihadirkan pada 2024. ”Ya harapan kita 2024 tapi seperti disampaikan Pak Pres kita ini fleksibel, pencapaian-pencapaian itu fleksibel. Bisa saja 2024 kita harapkan tapi bisa mungkin karena pertimbangan tertentu dibutuhkan waktu lagi,” tambah Budi Karya.

    Menurut Budi Karya, kendaraan tanpa awak tersebut kita harus dengan membangun rel khusus seperti LRT dan MRT. “Menggunakan jalan raya sebenarnya tidak mahal karena jalannya sudah dibentuk kan. Kita harapkan tahap awal itu menggunakan jalan tol atau jalan bypass yang dibangun dari Balikpapan ke ibu kota baru sehingga tidak mahal. Dia menggunakan jalan biasa,” ungkap Budi Karya.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here