Incumben Siap-Siap Dipelototi

Ketua Bawaslu Abhan didampingi komisioner Bawaslu mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019). Bawaslu mengajak semua pihak mengawasi politik uang di masa tenang Pemilu. Bawaslu pun bakal bersinergi dengan KPK dalam pengawasan tersebut. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK

JAKARTA – DPR RI meminta penyelenggara pemilu mengawasi petahana yang maju kembali pada Pilkada Serentak 2020. Penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah dikhawatirkan terjadi. Jika perlu, pengawasan juga sampai pada tahap seleksi panitia ad hoc yang dilaksanakan bulan ini.

Anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih jeli mengawasi incumben. Hal ini karena petahana dinilai memiliki posisi strategis dalam menggunakan wewenang. “Bawaslu dan KPU harus awasi betul. Yang ada incumben harus dipantau ketat, agar tidak ada titipan. Termasuk seleksi panitia ad hoc,” ujar Kamrussamad di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II lainnya, Johan Budi. “Incumben kalau ikut lagi bisa mempengaruhi aparatur. Bukan cuma itu, termasuk ad hoc. Itu bisa ada campur tangan dari incumbent,” jelas Johan.

Di tempat sama, Hanan Razak memaparkan, pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh petahana masih sangat masif. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus melakukan pengawasan sejak dini. Salah satunya, soal mutasi yang kerap terjadi jelang Pilkada. “Bahkan, ada pergerakan untuk memenangkan incumben. Tunjangan RT naik. Bahkan ada perekrutan hansip. Satu desa bisa 10 sampai 15 hansip. Ini pasti dimanfaatkan oleh incumben,” bebernya.

Selain petahana, hal ini juga berlaku bagi ada anggota keluarga. Misalnya istri atau anak incumben yang ikut kontestasi Pilkada 2020. “Ini juga perlu diperhatikan. Harus diawasi, bupati atau walikota yang keluarganya maju,” tegasnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk larangan mutasi jabatan. Yakni sejak delapan Januari lalu. Ia juga mengakui, jika mobilisasi ASN menjadi salah satu perhatian Bawaslu. “Potensinya memang sangat tinggi. Tapi jika ada yang berani mutasi setelah tanggal 8 Januari, sanksinya berat. Sampai diskualifikasi apabila memang benar terbukti,” papar Abhan. Ia mendapat laporan pada 7 Januari 2029, ada 202 daerah yang melakukan mutasi. “Bahkan saya dapat info kalau malam juga ada mutasinya. Ini pasti jadi perhatian kami agar Pilkada 2020 berjalan dengan baik,” tandasnya. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here