Gugatan ke MK Diprediksi Meningkat

Tim kuasa Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang di Ketuai, Bambang wijayanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). PHPU untuk calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019 ini disidangkan sesuai jadwal, dengan agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon. Dihadiri pihak termohon yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak terkait dalam perkara, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diwakili tim kuasa hukumnya. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Sengketa hasil Pilkada Serentak 2020 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan akan meningkat dibanding pemilihan sebelumnya. Sejumlah isu besar juga diprediksi akan bermunculan. Mulai dari SARA hingga adanya praktik money politic.

Ketua Lembaga Konstitusi Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi menjelaskan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, pada Pilkada 2015 dari 264 daerah, ada 152 calon mengajukan sengketa ke MK. Begitu pun Pilkada 2017, dari 101 daerah, 60 calon kepala daerah mengajukan sengketa.

Sementara untuk Pilkada 2018, hanya 72 sengketa yang diterima MK dari 171 gelaran pilkada. Menurunnya persentase sengketa pada 2018, dinilai dipengaruhi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang jadwalnya berdekatan. “Kalau 2020 potensinya naik jumlah sengketa di MK karena tidak ada momen berhimpitan. Sehingga orang konsen menang 2020 nanti. Sengketa MK salah satu jalan,” ujar Veri di Jakarta, Rabu (15/1).

Ia berpendapat terdapat kesadaran hukum menjadi strategi untuk memenangkan perkara. Sehingga perselisihan hasil pilkada akan menjadi ruang pertarungan akhir untuk menang. Kode Inisiatif menyebut untuk partai politik, Pilkada 2020 merupakan pondasi awal menyusun kekuatan menghadapi Pemilu Serentak 2024.

Kemenangan dalam pilkada akan menjadi modal untuk pemenangan Pemilu 2024 dengan menggunakan kekuatan kepala daerah dan potensinya. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan, tantangan Pilkada 2020 nanti tidak ringan. Isu-isu besar akan bermunculan di daerah yang menggelar pilkada. Bawaslu butuh keterlibatan masyarakat secara aktif untuk bersama-sama melakukan pengawalan.

Abhan menyebut, sektor utama pilkada ada pada jajaran Bawaslu daerah yang melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pilkada. Hanya saja dirinya menekankan, upaya pencegahan terus dilakukan oleh jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada. “Sektor potensial ada di Bawaslu daerah. Sebagai penggerak bagi sektor lainnya saya minta upaya pencegahan diutamakan untuk meminimalisir pelanggaran,” jelasnya.

Abhan menjelaskan, setidaknya ada empat faktor yang bisa menentukan suksesnya pilkada. Pertama, sinergi yang baik antarpenyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red).

Kedua, lanjutnya, peserta pilkada baik melalui jalur partai politik atau perseorangan yang harus mematuhi aturan main. Ketiga, regulasi yang tegas dan jelas dalam hal ini UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta aturan turunanya seperti Peraturan Bawaslu. Dan keempat, yang baginya amat penting yakni tingginya partisipasi pemilih. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here