Beranda Nasional Susun SOP Awasi KPK

Susun SOP Awasi KPK

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengawasan kinerja KPK serta kode etik pimpinan dan pegawai lembaga antirasuah.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan, pihaknya bakal melakukan evaluasi terhadap kinerja KPK berdasarkan pedoman SOP itu. Evaluasi itu mencakup pelaksanaan tugas serta kewenangan Pimpinan dan Pegawai KPK yang dilakukan per tiga bulan sekali.

“Kita sudah atau sedang menyusun SOP mengenai itu. Akan ada semacam evaluasi tiga bulanan atas kinerja KPK baik pimpinan maupun pegawai,” ujar Syamsuddin di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/1).

Selain SOP pengawasan, Dewas juga diketahui tengah menyusun kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK. Syamsuddin mengungkapkan, dalam aturan tersebut juga diatur mengenai sanksi berjenjang.

Syamsuddin menyatakan, sanksi bakal dikenakan beragam. Mulai dari ringan hingga berat. Sanksi terberatnya bisa berupa pemberhentian dari jabatan. Hanya saja, kata Syamsuddin, aturan itu belum sepenuhnya final.

“Ini kan dalam proses ya belum final termasuk menenai kode etik. Jadi SOP yang berkaitan dengan tugas Dewas itu sedang kita finalkan,” kata dia.

Anggota Dewas KPK Harjono menyatakan, kode etik yang berlaku saat ini masih mengikuti aturan lama. Pihaknya, kata dia, masih perlu mengkaji kebutuhan guna menyusun kode etik yang baru. Ia pun berharap proses penyusunan kode etik dapat dirampungkan dalam waktu dekat.

“Sementara ini masih kode etik yang lama. Itu untuk pegawai dan pimpinan. sedangkan kita nanti mempelajari kebutuhan kode etik yang baru itu siapa saja, apakah kita (Dewas) KPK juga ada kode etiknya, saya kira harus ada,” tutur Harjono.

Pada Pasal 37B ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 19 Tahun 2019, Dewas KPK bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi serta menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam UU KPK versi revisi tersebut, kode etik hanya dikenakan terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK. Namun, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, kode etik yang baru nantinya juga bakal menyasar Dewas.

“Jadi dalam UU KPK itu tidak disebut kode etik Dewas. Tapi kami sepakat semua Dewas juga harus punya kode etik, yang membuat Dewas,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengapresiasi langkah Dewas yang segera menyusun SOP dan kode etik.

“Oke (setuju). Dewas memang bertugas menetapkan dan menegakkan kode etik terhadap pimpinan dan pegawai KPK,” ucapnya.(riz/gw/fin)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here