Beranda Hukum dan Kriminal Surat Cekal Mudahkan Deteksi Harun

Surat Cekal Mudahkan Deteksi Harun

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat pencegahan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah bekas Caleg PDIP Harun Masiku bepergian ke luar negeri. Surat akan memudahkan pemerintah mendeteksi keberadaan Harun.

“(Surat) per kemarin (Senin, 13/1) ya,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kunimgan, Jakarta, Selasa (14/1).

Ditjen Imigrasi sebelumnya menyebut Harun Masiku bepergian ke Singapura menggunakan pesawat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020. Berdasarkan informasi dari Imigrasi hingga saat ini belum ada informasi lalu lintas Harun kembali ke Indonesia.

Ini disebut menjadi alasan KPK tak mengamankan Harun saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Meski demikian, KPK tetap menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

KPK menduga Harun telah menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Ali Fikri menyatakan, surat pengajuan cegah dilayangkan KPK kepada Imigrasi tak hanya untuk mencegah Harun kembali bepergian ke luar negeri sepulangnya ke Indonesia nanti. Ia menyebut, pengajuan itu juga sekaligus bisa memonitor lalu lintas Harun dengan bantuan Ditjen Imigrasi.

“Pencegahan untuk memonitor keluar masuknya lalu lintas orang, dari kita dari dalam (negeri) untuk keluar (negeri),” tuturnya.

Meski demikian, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya belum memasukkan Harun Masiku ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Belum. Kita belum mengeluarkan surat apa-apa (terkait DPO). Kita baru dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah ke luar negeri pada tanggal 6 (Januari 2020),” ucap Alex.

Alex menuturkan, pihaknya mengimbau Harun untuk kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. “Kami imbau dulu supaya yang bersangkutan kooperatif kembali ke Indonesia. Prinsipnya nanti kan kami akan undang yang bersangkutan,” tukas Alex.

Terpisah Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie mengatakan adanya surat permintaan pencegahan akan memudahkan pemulangan Harun Masiku.

“Surat permintaan atau surat perintah untuk pencegahan ini bisa berfungsi untuk memudahkan (pemulangan) WNI yang dinyatakan dicegah ke luar negeri itu,” kata Ronny.

Ronny mengatakan pihaknya terus melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memulangkan Harun ke Tanah Air.

“Bagaimana proses dan taktiknya? Tentu itu menjadi sebuah informasi yang dikecualikan, dan nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” ujarnya.

Tapi yang jelas, untuk memulangkan Harun harus ada kerja sama lintas instansi, lintas kementerian, lembaga, atau tidak hanya Imigrasi.

“Bisa kepolisian melalui jalur Interpol, ada red notice yang bisa digunakan juga. Hal itu semua prosesnya itu dikerjasamakan,” katanya.(riz/gw/fin)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here