Beranda Nasional Presiden Desak Pertamina Turunkan Harga Gas

Presiden Desak Pertamina Turunkan Harga Gas

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Pertamina terus mematangkan skema menurunkan harga gas industri dan minyak mentah sejalan dengan pengelolaan strategi di PT Pertamina yang terus disorot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertamina begitu sadar, strategi meningkatkan daya saing industri secara efisiensi di lini produksi tidak mudah dan bakal terganjal dengan kuatnya gurita mafia migas.

Ya, sejak awal tahun 2020 Presiden Jokowi meradang dan secara terang-terangan menyebutkan tingginya harga gas industri. Ia mengklaim bahwa sejak tahun 2016 persoalan keekonomian gas industri tak kunjung usai. Puncaknya, Jokowi memberikan waktu hingga Maret 2020 untuk jajaran kabinetnya membereskan persoalan harga gas industri tersebut.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengaku, telah berkoordiasi dengan semua unsur untuk mendukung langkah BUMN itu dalam memperbaiki strategi. ”Barusan (kemarin, red) saya sudah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kami tentu meminta dukungan dengan langkah Pertamina. Agar Presiden tercapai,” terang Ahok, sapaan akrab Basuki, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (14/1).

Ahok tidak memungkiri jika pertemuannya daengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membahas sejumlah isu antara lain upaya atas menurunkan harga gas industri, serta pengelolaan strategi di PT Pertamina.”Pemerintah sudah mengetahui, adanya pihak yang tidak efisien dalam mengelola penyaluran gas. Pak Moeldoko tahu, kalian juga lebih tahulah, aku dipancing-pancing terus,” kelakar Ahok kepada sejumlah wartawan.

Sementara Moeldoko mengaku mengundang Ahok untuk membahas sejumlah isu di sektor migas. ”Ada arahan Presiden. Dan harus disampaikan. Tadi sudah diskusi, ya tentu dalam konteks perbaikan sektor migas, salah satunya yakni penurunan harga gas industri yang harus dilakukan,” ungkap mantan Panglima TNI itu.

Ditanya soal mafiamigas yang disebut Ahok, Moeldoko hanya melemepar senyum. “Intinya bahwa semua kebijakan Presiden dalam konteks migas ini harus bisa berjalan sebaik-baiknya dan tidak ada sedikit pun yang bisa menghalangi,” tegasnya. Moeldoko juga menyebut upaya hukum untuk mengatasi mafia migas akan dipertimbangkan. ”Presiden Joko Widodokerap menekankan perbaikan sektor migas sehingga dapat menurunkan harga gas industri.

Menanggapi langkah-langkah yang dilakukan Pertamina, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai infrastruktur jaringan menjadi salah satu penyebabnya. ”Itu persoalannya. Indonesia masih belum memiliki jaringan pipa gas yang memadai dengan kebutuhan yang ada, wajar gas industri masih tinggi harganya,” ungkap Fahmy.

Wilayah Indonesia tergolong luas dan gas industri tidak mungkin didistribusikan melalui transportasi darat, sebab akan memakan biaya dan waktu. Oleh karena itu harus menggunakan pipa gas. Sedangkan perusahaan yang berinvestasi dalam jaringan gas hanya milik BUMN yaitu PGN dan Pertagas, hal itu yang membuat jaringan pipa gas untuk industri masih terbatas.

”Belum tentu harga gasnya turun, industri langsung bergairah dan barang-barang murah, sebab gas hanya salah satu faktor, masih banyak faktor lain yang membuat harga hasil industri tinggi,” kata Fahmy. Faktor tersebut di antaranya adalah pajak, kebijakan upah buruh, transportasi, serta bahan baku.

Adapun untuk solusi, Fahmy menegaskan bahwa keputusan impor gas merupakan kesalahan besar jika dilakukan. Sebab hal tersebut hanya akan memunculkan masalah baru, mengingat Indonesia memiliki SDA gas yang melimpah.

Sementara itu, pengamat energi Marwan Batubara lebih menyebut trader tersebut adalah pihak-pihak atau sekelompok individu yang mengambil untung di antara rantai penjualan gas. ”Pastilah, pasti masih ada. Ya masih ada orang yang bermain atau mafia itu yang membuat harga gas masih tinggi,” kata Marwan.

Ia memberikan masukan agar Presiden memerintahkan langsung untuk menurunkan harga gas, bukan hanya mengimbau atau marah saja, sehingga lembaga terkait bisa langsung mengambil tindakan.”Tapi ingat ya tidak semua industri harus dipangkas tarif gas-nya, sebab tidak semua industri memiliki kebutuhan yang sama terhadap gas, maka harus seimbang,” timpalnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Dwi Soetjipto membeberkan adanya perantara dalam penjualan gas membuat harga gas industri melambung tinggi. Harga gas hulu di dalam negeri di angka 5,4 dolar AS per MMBTU. Kemudian dari harga hulu tersebut dikelola oleh kontraktor kerja sama sehingga mencapai 6-7 dolar AS per MMBTU.

Adapun Pertagas yang bersinergi dengan PGN yang memiliki pipa gas juga telah mengambil margin dari asetnya, hal itu juga menambah harga menjadi tinggi. Nah, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, gas Indonesia tergolong masih kompetitif dengan harganya.

Namun melihat pasokan sumber gas di Indonesia yang masih melimpah dibandingkan negara lain, seharusnya gas industri masih bisa ditekan lagi harganya. Sedangkan kondisi sebenarnya terdapat trading sebelum kepada pembeli langsung yang membuat harga gas bisa naik 8-9 dolar AS per MMBTU. Harga gas di hulu tersebut menurut Dwi sudah wajar dan kompetitif, sebab terdapat formula hitungan biaya survei, eksplorasi, pengeboran, dan pengembangan. (khf/dim/fin/ful)

//INFOGRAFIS//

3 SKENARIO

TURUNKAN

HARGA GAS

1.Tekan Impor:

Opsi impor menekan harga gas industri.

Karena akan menambah masalah current account.

Jika defisit neraca berjalan meningkat,

maka dapat memengaruhi nilai tukar rupiah.

2.Sumber Gas:

Memetakan lokasi sumber-sumber gas

di Indonesia dan membuat tata niaganya.

3.Jaringan Baru:

Menambah koneksi, dan jaringan gas secara

Simultan di setiap wilayah.

PERBANDINGAN

HARGA

1.Kompetitif:

Harga gas industri Indonesia hingga awal Januari 2020

dinilai kompetitif dengan negara tetangga lainnya.

2.Industri Hulu:

Harga gas industri Malaysia 4,5-6 dolar AS per MMBTU,

sedangkan Indonesia 6-8 dolar AS per MMBTU.

3.Harga Pengguna:

Malaysia 7,5-8,21 dolar AS per MMBTU,

Indonesia 8-10 dolar AS per MMBTU.

4.Relatif Murah:

Harga gas saat ini relatif lebih murah

dibandingkan Singapura yaitu 12,5-14,5 dolar AS

per MMBTU dan Cina 15 dolar AS per

MMBTU di tingkat pengguna.

ARAHAN

PRESIDEN:

1.Menghilangkan porsi gas pemerintah.

Ada jatah pemerintah 2,2 US dolar

per MMBTU, supaya jatah pemerintah

dikurangi atau bahkan dihilangkan.

2.Penyesuaian jatah melalui PNBP.

Jika jatah gas pemerintah disesuaikan,

maka harganya bisa turun dari

sekitar 8-9 dolar AS per MMBTU.

3.Domestic Market Obligation (DMO) bagi gas

diberlakukan. Termasuk membebaskan

impor gas untuk industri.

Sumber: Pertamina/Diolah

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here