KPK Telisik Dugaan Korupsi Asabri Rp 10 T

Komisioner KPK Kunjungi Pimpinan MPR - FAJAR INDONESIA NETWORK
Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Ketua MPR, Bambang soesatyo menerima Ketua KPK, Firli bahuri bersama empat wakilnya, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Dalam dalam pertemuan itu, Ketua MPR menyampaikan pesan dan mengingatkan agar KPK menaruh perhatian pada penyelesaian kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat, termasuk soal Jiwasraya dan Asabri meski kasus tersebut ditangani kejaksaan.

JAKARTA – Dugaan korupsi Rp 10 Triliun yang terjadi di PT Asabri, menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk KPK. Lembaga antirasuah ini akan menemui BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya tidak bisa langsung menyelidiki dugaan korupsi Rp 10 triliun tersebut. Karena itu, KPK perlu meminta penjelasan dari BPK. “Temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri, harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu apa temuannya. Tidak bisa melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, apabila tak ada konfirmasi jelas,” kata Firli Bahuri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Mantan Kabaharkam Polri ini mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan BPK. Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail hasil dari komunukasi tersebut. “Yang jelas, koordinasi sudah dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan selama dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, tidak ada masalah terkait Asabri. “Selama saya menjadi Panglima nggak ada persoalan-persoalan itu. Semuanya berjalan baik. Tapi sekali lagi bagaimana di dalamnya sekali kita nggak paham. Jarena jauh antara Cilangkap dengan Asabri. Apalagi nggak ada kontak langsung,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

Dirinya tidak paham urusan internal Asabri. Sebab, Panglima TNI tidak punya kewenangan mengurus BUMN tersebut. Terlebih, jajaran direksi Asabri dipilih oleh Menteri BUMN. “Kalau soal Asabri saya nggak ngerti. Saat menjabat Panglima TNI, saya tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri. Karena Asabri kan dikelola BUMN. Sampai pemilihan Dirut Asabri saja oleh Menteri BUMN. Selain itu, kalau nggak salah dengan Kemenhan juga,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here