Beranda Hukum dan Kriminal KPK Telisik Dugaan Korupsi Asabri Rp 10 T

KPK Telisik Dugaan Korupsi Asabri Rp 10 T

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Dugaan korupsi Rp 10 Triliun yang terjadi di PT Asabri, menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk KPK. Lembaga antirasuah ini akan menemui BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya tidak bisa langsung menyelidiki dugaan korupsi Rp 10 triliun tersebut. Karena itu, KPK perlu meminta penjelasan dari BPK. “Temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri, harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu apa temuannya. Tidak bisa melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, apabila tak ada konfirmasi jelas,” kata Firli Bahuri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Mantan Kabaharkam Polri ini mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan BPK. Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail hasil dari komunukasi tersebut. “Yang jelas, koordinasi sudah dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan selama dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, tidak ada masalah terkait Asabri. “Selama saya menjadi Panglima nggak ada persoalan-persoalan itu. Semuanya berjalan baik. Tapi sekali lagi bagaimana di dalamnya sekali kita nggak paham. Jarena jauh antara Cilangkap dengan Asabri. Apalagi nggak ada kontak langsung,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

Dirinya tidak paham urusan internal Asabri. Sebab, Panglima TNI tidak punya kewenangan mengurus BUMN tersebut. Terlebih, jajaran direksi Asabri dipilih oleh Menteri BUMN. “Kalau soal Asabri saya nggak ngerti. Saat menjabat Panglima TNI, saya tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri. Karena Asabri kan dikelola BUMN. Sampai pemilihan Dirut Asabri saja oleh Menteri BUMN. Selain itu, kalau nggak salah dengan Kemenhan juga,” paparnya.

Moeldoko menjelaskan soal skema pembiayaan bagi prajurit TNI yang ingin membeli rumah. Asabri, lanjutnya, berperan sebagai pembayar uang muka. Misalnya ada seribu prajurit TNI akan pesan rumah, maka Asabri yang akan membayarkan uang mukanya. Selanjutnya ada tabungan wajib perumahan (TWP) yang menyicil per bulannya untuk membayar ke bank. “Mekanismenya seperti itu,” ucapnya.

Dia memastikan tidak ada jalur koordinasi Asabri dengan TNI. Kata Moeldoko, TNI hanya membuat daftar yang menjadi kebutuhan prajurit di bidang perumahan. “Uangnya prajurit TNI dan kepolisian ada di situ. TNI hanya menginventarisasi saja kebutuhan prajurit. Terus Asabri bisa menyiapkan berapa jumlahnya untuk perumahan,” terangnya.

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai KPK harus mengedepankan upaya pencegahan daripada penindakan. Tujuannya agar sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Strategi pemberantasan korupsi KPK dengan mengedepankan pencegahan merupakan suatu lompatan besar bagi Indonesia dalam membebaskan diri dari korupsi. Sejalan dengan amanah UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK,” kata Bamsoet, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).

Melihat data Laporan kinerja KPK selama 2016-2019, dengan anggaran operasional KPK sekitar Rp3,6 triliun yang bersumber dari APBN, KPK berhasil menyelamatkan uang negara dari fungsi penindakan mencapai Rp1,74 triliun.

Sedangkan dari pencegahan, keuangan negara yang diselamatkan Rp61,7 triliun. Hal itu menunjukkan fungsi pencegahan lebih efektif dalam menyelamatkan keuangan negara. “Sehingga harus lebih ditingkatkan lagi. Walaupun aksi pencegahan yang digalakkan KPK bukanlah sesuatu yang seksi di media massa dibanding penindakan dengan OTT. Namun KPK tak boleh bergeming. KPK bukanlah lembaga entertainment. KPK adalah lembaga penegak hukum yang mendapat amanah undang-undang,” paparnya.

Dia mengingatkan beban berat masih diemban KPK. Sehingga mengejar orang sebagai tersangka bukan yang utama. Namun, mengedepankan penyelamatan keuangan negara harus dikedepankan.

Politisi Partai Golkar itu menilai pemberantasan korupsi harus tetap berjalan. “Sebab Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Di sisi lain, kegiatan ekonomi juga perlu digenjot untuk meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Karena itu pemberantasan korupsi tak boleh dilakukan secara gaduh yang membuat ketidakpastian iklim investasi nasional,” pungkasnya.(rh/fin)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here