Jangan Gaduh saat Berantas Korupsi

    Komisioner KPK Kunjungi Pimpinan MPR - FAJAR INDONESIA NETWORK
    Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Ketua MPR, Bambang soesatyo menerima Ketua KPK, Firli bahuri bersama empat wakilnya, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Dalam dalam pertemuan itu, Ketua MPR menyampaikan pesan dan mengingatkan agar KPK menaruh perhatian pada penyelesaian kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat, termasuk soal Jiwasraya dan Asabri meski kasus tersebut ditangani kejaksaan.

    JAKARTA – MPR dan KPK sepakat pemberantasan korupsi tidak boleh menimbulkan kegaduhan nasional. Dalam pertemuan kemarin, lembaga antirasuah tersebut akan fokus pada pengembalian uang negara daripada fokus mengejar pelaku.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, keberhasilan tidak diukur dari berapa banyak yang ditangkap. Tetapi sebanyak apa uang negara diselamatkan. Kemarin, Pimpinan MPR bertemu dengan pimpinan KPK. Mereka melakukan pertemuan tertutup selama dua setengah jam.

    Bamsoet membeberkan beberapa hal yang dibahas bersama KPK. Di antaranya agar pemberantasan korupsi tidak boleh sampai mengganggu ekonomi nasional dan investasi. “Masalah perizinan yang kerap melahirkan praktik suap juga dibahas. Pemberantasan korupsi penekanan yang akan dilakukan KPK ke depan karena kita memiliki tanggung jawab yang sama. Tidak boleh mengganggu perekonomian nasional,” jelas Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Artinya, tidak boleh menakut-nakuti atau mengganggu iklim investasi. “KPK telah berketetapan pemberantasan korupsi tidak boleh menimbulkan kegaduhan dan ketakutan. Semua harus berlandaskan kepada UU dan aturan yang berlaku. Pemberantasan korupsi esensinya adalah penyelamatan keuangan negara,” ucap politisi Partai Golkar tersebut.

    Jika ada yang berbuat korupsi, tentu harus dihukum. Tapi intinya bukan mengejar orang. Namun mengembalikan penyelamatan keuangan negara. Pimpinan KPK juga menyampaikan, akar korupsi sebetulnya ada pada biaya politik yang tinggi. Sehingga perlu dicari solusi bagaimana akar persoalan tersebut. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan dirinya berjanji akan menjaga situasi politik kondusif. “Tidak ada kegaduhan politik,” tegas Firli.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery berharap Komisioner KPK dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mampu menjalin sinergi. “Sebagai Ketua Komisi III, saya tegaskan berdasarkan UU KPK yang baru, KPK dan Dewas harus melakukan koordinasi dan sinergi yang baik dalam melaksanakan proses penegakan hukum di KPK,” ujar Herman

    Politisi Fraksi PDIP ini memastikan tak ada pelemahan terhadap KPK. Terutama setelah Undang-Undang KPK hasil revisi yang disahkan sejak Oktober 2019 lalu resmi berlaku. Dia menjelaskan tidak ada yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum oleh aparat. Baik di KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan. (khf/fin/rh)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here