Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja Berpotensi Molor

    JAKARTA – Penyerahan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja berpotensi molor tahun ini. Ini disebabkan masih pembahasan klaster ketenagakerjaan belum rampung.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) RUU Cipta Lapangan Kerja, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, sampai saat ini pihaknya dan pemerintah masih mebahas mengenai substansi RUU Omnibus Law.

    “Pertemuan kami ini membahas Omnibus Law secara keseluruhan, bukan per klaster seperti yang kemarin-kemarin,” ujar Rosan di Jakarta, kemarin (14/1).

    Sejauh ini, kata Rosan, draf lanjutan pada klaster ketenagakerjaan masih belum diterima oleh pihak Satgas Omnibus Law. Karenanya diharapkan segera diselesaikan pembahasan draf Cipta Lapangan Kerja.

    “Klaster ketenagakerjaan belum kami terima secara formal dari pemerintah. Tadi diharapkan sudah selesai, tapi ternyata tadi belum keluar,” sebutnya.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, sebelumnya menyebutkan RUU Cipta Lapangan Kerja mengklaim telah rampung 95 persen.

    “Kemarin (Rabu (8/1), Pak Presiden (Joko Widodo) sudah memberi tenggat paling lambat 2 pekan sudah rampung. Begitu reses DPR selesai, Surat Presiden terkait ini akan langsung dikirimkan,” ujar Yasonna.

    Dia juga memastikan pembahasan RUU ini melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk para buruh. Kementerian Ketenagakerjaan pun disebut telah melakukan sejumlah konsultasi publik dengan berbagai perwakilan serikat buruh agar isi dalam RUU ini komprehensif dan akomodatif.

    Namun pada Senin (13/1), massa yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) melaukan unjuk rasa menolak Omnibs Law Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPR. Mereka menilai Omnibus Law sebagai kematian bagi kaum buruh.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here