Beranda Nasional Dewas Tegaskan Tak Hambat Kinerja KPK

Dewas Tegaskan Tak Hambat Kinerja KPK

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menghambat proses penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Termasuk terhadap kasus dugaan suap penetapan Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung kinerja KPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak usah khawatir. Omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama. Enggak ada itu, enggak ada,” ujar Tumpak di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/1).

Ia menyebut, dalam perkara yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Caleg PDIP Harun Masiku itu, izin penggeledahan dikeluarkan beberapa jam setelah diajukan. Sehingga, menurut dia, tidak benar jika dikatakan Dewas KPK menghambat proses penyidikan.

Tumpak menambahkan, kehadiran Dewas KPK tidak bertujuan untuk mempersulit, melemahkan, atau bahkan menghalangi kinerja KPK. Sebagai contoh, kata dia, terkait izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Tumpak menegaskan, Dewas KPK bakal memberikan jawaban terkait pengajuan ketiga kegiatan itu maksimal 1×24 jam setelah pengajuan dari KPK dikeluarkan. Ia mengakui, Dewas KPK bahkan telah mengumpulkan seluruh pegawai di Deputi Penindakan KPK untuk menyepakati hal itu.

“Kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin, dan bagaimana mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1×24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan, kita sudah bicarakan tadi,” kata Tumpak.

Lebih lanjut, Tumpak menyatakan, Dewas saat ini tengah mengembangkan sebuah aplikasi guna mempermudah proses pengajuan izin pro justitia. Sehingga, pengajuan izin penyadapan, penggeledahan, ataupun penyitaan, dapat dilakukan pada hari apapun dan dari lokasi manapun.

“Kita akan membuat nanti aplikasi melalui IT sehingga bisa memudahkan antara kami dengan penyidik walaupun dia di Papua sana bisa berhubungan dengan kami,” ucapnya.

KPK diketahui baru menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Wahyu Setiawan di Kantor KPU dan kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Senin (13/1). Padahal, perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak Kamis (9/1) pekan lalu.

Jeda sekitar empat hari itu dikhawatirkan berpotensi menjadi kesempatan oknum tertentu untuk menghilangkan barang bukti. Kekhawatiran salah satunya dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Terkait hal ini, Tumpak menyatakan, pihaknya tidak memperlama proses perizinan penggeledahan. Belum dilakukannya penggeledahan bisa jadi karena permohonan izin belum disampaikan kepada Dewas.

“1×24 sejak permohonan itu diajukan. Jadi perhatikan saja, mungkin belum ada diajukan. Kalau sudah diajukan 1×24 jam (jawaban permohonan sudah diberikan Dewas). Kasus kemarin penggeledahan sudah kami berikan izin dan mereka sudah menggeledah kan,” tuturnya.

Senada dengan Tumpak, Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan, pihaknya hadir guna memastikan proses penindakan lembaga antirasuah dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Makanya mekanisme atau prosedur izin di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas prosedur penindakan di KPK,” kata dia.

Anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho menyebut, segala tindakan yang dilakukan oleh pihaknya berdasarkan aturan perundang-undangan. Ia memastikan, dalam mengawasi KPK, Dewas tak akan keluar dari koridor peraturan yang ada.

“Jadi dalam melaksanakan tugas, Dewas pun berdasarkan aturan. Yang diawasi berdasarkan aturan, yang mengawasi juga berdasarkan aturan,” ungkapnya.

Sebelumnya Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan UU KPK hasil revisi menghambat kinerja KPK dalam penggeledahan kasus yang membelit Wahyu Setiawan.

“Kita bisa melihat, ketika proses penggeledahan belum mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas), maka itu menjadi problem,” kata Kurnia.

Kurnia menjelaskan pada dasarnya penggeledahan merupakan upaya penegak hukum untuk mengumpulkan sekaligus mencari bukti dalam rangka mengonstruksikan sebuah perkara tindak pidana.

“Jika izin dari penggeladahan ini membutuhkan proses administrasi yang panjang dan izin yang lama, maka sudah tentu pelaku tindak pidana, atau pelaku korupsi dapat menyembunyikan, bahkan menghilangkan barang bukti yang dicari oleh penegak hukum,” katanya. (riz/gw/fin)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here