Tantangan PDIP Disambut Dinging

Suasana Kantor DPP PDIP - FAJAR INDONESIA NETWORK
FOTO: FAISAL R SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespon positif sinyalemen naiknya ambang batas (parliamentary threshold) yang digagas PDI Perjuangan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi topik pembicaraan sejak tahun 2016-2017. Sayangnya tantantang yang digelorakan partai penguasa itu disambut dingin oleh sejumlah parpol dengan berbagai alasan.

”Mamang benar, pada saat kami terlibat pembahasan UU pemilu tahun 2016-2017 muncul dorongan atau gagasan dari sejumlah partai politik. Usulannya bervariasi, bahkan ada yang lebih dari lima persen,” terang Kapuspen Kemendagri Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (13/1).

Menurut Bahtiar, masukan tersebut sangat positif. ”Yang pasti usulan tersebut ada alasannya. Ada argumen objektifnya yang dikedepankan. Niatnya lebih dilatarbelakangi untuk sebagai upaya penyempurnaan regulasi kepemiluan ke depan yang lebih baik,” paparnya.

Yang pasti, sambung Bahtiar sebelum isu ambang batas ini digelontorkan PDIP, Mendagri Tito Karnavian sduah melakukan pertemuan dengan partai politik. ”Tentunya masukan tidak hanya parpil yang lolos ke parlemen saja. Banyak sekali masukan yang nanti dibutuhkan dari luar parpol di parlemen,” jelasnya.

Apalagi, hal ini berkaitan dengan seperti sistem demokrasi, soal kepartaian, pemilu, pilkada, hubungan pusat dan daerah, termasuk beberapa persoalan lainnya. ”Jelas aspeknya luas ya. Artinya dialog penting,” katanya.

Merespon gagasan yang diwacanakan PDIP, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum bisa bicara banyak terkait hal ini. Semua keputusan tetap bermuara pada hasil konsolidasi partai. ”Nanti akan ada konsolidasi. Ya membahas hal ini (Kepemiluan, red). Ya sekitar April atau Mei ya,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here