Tantangan PDIP Disambut Dinging

Suasana Kantor DPP PDIP - FAJAR INDONESIA NETWORK
FOTO: FAISAL R SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespon positif sinyalemen naiknya ambang batas (parliamentary threshold) yang digagas PDI Perjuangan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi topik pembicaraan sejak tahun 2016-2017. Sayangnya tantantang yang digelorakan partai penguasa itu disambut dingin oleh sejumlah parpol dengan berbagai alasan.

”Mamang benar, pada saat kami terlibat pembahasan UU pemilu tahun 2016-2017 muncul dorongan atau gagasan dari sejumlah partai politik. Usulannya bervariasi, bahkan ada yang lebih dari lima persen,” terang Kapuspen Kemendagri Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (13/1).

Menurut Bahtiar, masukan tersebut sangat positif. ”Yang pasti usulan tersebut ada alasannya. Ada argumen objektifnya yang dikedepankan. Niatnya lebih dilatarbelakangi untuk sebagai upaya penyempurnaan regulasi kepemiluan ke depan yang lebih baik,” paparnya.

Yang pasti, sambung Bahtiar sebelum isu ambang batas ini digelontorkan PDIP, Mendagri Tito Karnavian sduah melakukan pertemuan dengan partai politik. ”Tentunya masukan tidak hanya parpil yang lolos ke parlemen saja. Banyak sekali masukan yang nanti dibutuhkan dari luar parpol di parlemen,” jelasnya.

Apalagi, hal ini berkaitan dengan seperti sistem demokrasi, soal kepartaian, pemilu, pilkada, hubungan pusat dan daerah, termasuk beberapa persoalan lainnya. ”Jelas aspeknya luas ya. Artinya dialog penting,” katanya.

Merespon gagasan yang diwacanakan PDIP, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum bisa bicara banyak terkait hal ini. Semua keputusan tetap bermuara pada hasil konsolidasi partai. ”Nanti akan ada konsolidasi. Ya membahas hal ini (Kepemiluan, red). Ya sekitar April atau Mei ya,” ucapnya.

Lagi-lagi Dasco belum bisa menyampaikan plus minus dari apa yang muncul soal ambang batas itu. ”Soal besaran ambang batas parlemen dan sistem pemilu apakah tertutup atau terbuka itu kan mesti disepakati. Dan Gerindra ya pasti merespon hal ini, dan keputusannya nanti ya,” terangnya seraya menyebut Gerindra juga akan membahas hal-hal penting selain Kepemiluan.Salah satunya Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah.

Selain Dasco, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi, juga merespon wacana yang digulirkan PDIP. ”Ya ada risikonya. Dinaikan pasti ada imbasnya, bisa jadi banyak suara yang diberikan masyarakat dalam Pemilu, akan hangus. Karena suara masyarakat tidak menjadi kursi di parleman,” terangnya.

Ambang batas akan langsung berhadapan dengan konsep kualitas demokrasi. Nah indikator demokrasi adalah Pemilu.”Kalau saja semakin berkualitas adalah kehadiran warga di TPS untuk memberikan suaranya. Artinya ada peningkatan secara presentase. Ini yang perlu didorong selain ambang batas tadi,”

Suara masyarakat yang dikalkulasi di TPS merupakan wujud dari aspirasi, dan implementasi keterwakilan partai politik di parlemen. ”Ketika ini tidak tercapai, artinya ada sumbatan karena suaranya percuma. Saya hanya berharap jangan sampai masyarakat datang ke TPS tapi justru banyak suara yang hangus,” ujarnya.

Ditambahkannya, usulan PDIP yang ingin mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, pasti berdasarkan argumentasi yang kuat. “Khan tidak mungkin usulan itu dihasilkan dalam forum Rakernas kalau tidak berdasarkan pertimbangan matang,” katanya.

Menurut dia, evaluasi terkait sistem Pemilu itu bisa jadi terkait pelaksanaan Pemilu sistem proporsional terbuka menghabiskan banyak biaya politik. ”Besar kemugkinan gagasan ini mendoro untuk revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu,” ungkapnya.

Sebelunya, Rakernas I PDI Perjuangan telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas 5 persen DPR RI. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan hasil ini merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.”PDIP ingin meningkatkan ambang batas DPR dari saat ini empat persen menjadi lia persen. Termasuk di DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.

Untuk diketahui ambang batas parlemen menjadi momok bagi partai-partai kecil dan baru. Dari hasil Pemilu 2019 dengan ambang batas parlemen sebesar lima persen, ada sejumlah partai yang tak lolos ke Senayan akibat tidak mencapai perolehan lima persen suara nasional. Partai-partai itu adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan Partai Bulan Bintang. (fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here