DPR Ngotot Bongkar Jiwasraya

FOTO: FASIAL R SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Kasus gagal bayat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai bentuk fraud yang terorganisir dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang cangih dan kompleks. Hal ini perlu diungkap secara transparan dan akuntabel. Termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan pembelian saham-saham terkait. Sementara dari hasil penyidikan, ditemukan ada 55 ribu transaksi berbentuk saham.

Kemarin (13/1), saat di ruang sidang Paripurna di DPR RI, sejumlah perwakilan rakyat menyerukan agar segera dibentuk panitia khusus Jiwasraya. Anggota DPR RI Andre Rosiade dari fraksi Gerindra mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus Jiwasraya dan Asabri.

Dengan dibentuknya Pansus, DPR diharapkan bisa meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Mengingat BUMN merupakan perusahaan negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat. “Skandal Jiwasraya dan Asabri ini, harapan rakyat pansus bisa dibentuk. Sehingga bisa membongkar kasus ini. Pelaku bisa ditangkap dan uang nasabah bisa dikembalikan,” tegas Andre di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

Sementara itu, Anggota Komisi XI Anis Byarwati menegaskan, pengawasan Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi, menjadi tanggung jawab penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia menyebut OJK secara umum terlihat lemah dalam pengawasan Jiwasraya. Sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Sedangkan Kementerian BUMN yang merupakan pembina juga memiliki andil. Karena bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara. Termasuk pelaksanaan RUPS dan penetapan komisaris dan Direksi Jiwasraya. “Kelemahan tata kelola Jiwasraya dan arah pembenahannya. Ini harus diungkap dan dibahas secara mendalam,” bebernya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here