Armada Laut di Natuna Harus Ditambah

    JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diminta memperbanyak armada TNI AL untuk mengamankan di wilayah perairan di Natuna Utara. Terkait persoalan anggaran, DPR siap duduk bersama guna membicarakan hal tersebut.

    “Kami mendorong Kemhan untuk memperbanyak armada. Karena dengan wilayah yang begitu luas, perlu penambahan kapal laut. Ada informasi, keterbatasan jumlah kapal. Namun kami melihat, semangat prajurit TNI AL tidak surut untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Politisi Partai Gerindra itu menilai perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang terkait persoalan di Natuna. Terutama setelah kapal nelayan Cina kembali ke wilayah tersebut. “Kalau soal penambahan anggaran Kemhan, bisa dibicarakan di Badan Anggaran (Banggar). Prinsipnya kami mendukung demi pertahanan dan kedaulatan negara,” tegasnya.

    Penambahan armada kapal perang TNI AL diangga penting agar kapal-kapal Cina tidak kembali ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. “Harus dipikirkan langkah lebih tegas. Baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus. Kementerian KKP sedang dalam proses mengatasi masalah tersebut,” jelasnya.

    Dikatakan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bekerja menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mencari solusi persoalan di ZEE Indonesia.

    Dirinya juga akan menanyakan kepada KKP terkait kurangnya kapal-kapal untuk membantu menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. “Pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah teritorial. Tidak usah takut hanya karena utang. Kalau perlu Indonesia tidak usah utang lagi kepada Cina,” paparnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta. Dia meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis terkait persoalan di Natuna Utara. Dia menilai, DPR dan pemerintah Indonesia harus benar-benar mengupayakan agar Cina menghormati wilayah ZEE Indonesia. “Persoalan kedaulatan NKRI tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dikompromikan dengan siapapun. DPR dan pemerintah Indonesia harus mencari jalan keluar secara sistematis,” tegas Sukamta di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

    Menurutnya, jangan hanya karena investasi Cina di dalam negeri, Indonesia kompromi dengan urusan kedaulatan. “Pertemanan kita junjung tinggi. Namun Indonesia tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,” ucapnya.

    Anggota Komisi I DPR RI tersebut menilai, banyak lembaga negara yang diberikan tugas mengatur keamanan laut. Namun semuanya belum terkoordinasi dengan baik. Akan sangat baik kalau Indonesia punya UU tunggal yang mengatur keamanan laut. Bukan seperti saat ini. Banyak UU, tetapi fungsinya tidak ada.

    Terpisah, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan persiapan nelayan nusantara melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, masih dikoordinasikan. Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) itu menyebut akan berkunjung Natuna. Informasi dari Humas Kemenko Polhukam, Mahfud pergi ke Natuna pada 15-16 Januari 2020. “Harus disiapkan dulu. Termasuk pengamanan nelayan bagaimana. Aturannya juga,. Atau mungkin ada kendala operasional. Itu kan harus diselesaikan dulu,” jelas Mahfud.

    Seperti diketahui, setidaknya 470 nelayan dari Pantura dikabarkan sudah mendaftar untuk mencari ikan guna meramaikan perairan Natuna. Hal ini menyusul pelanggaran kapal Coast Guard Cina di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.(rh/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here