Beranda Politik Ambang Batas Naik, Partai Penguasa Minta 5 Persen

Ambang Batas Naik, Partai Penguasa Minta 5 Persen

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA  – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan akhirnya menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas lima persen DPR RI. PDIP ingin meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) DPR dari saat ini empat persen menjadi lima persen.

Tak hanya itu, PDIP ingin ada PT di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, Rakernas I PDI Perjuangan 2020 telah menelurkan merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

”Jelas ya, tadi rekomendasi sudah diputuskan. PDIP meminta ada peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang. Lima persen DPR RI, empat persen DPRD Provinsi dan tiga persen DPRD Kabupaten/Kota),” terang Hasto di sela Rakernas, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kemarin (12/1).

Selain itu, sambung, perubahan district magnitude serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan efektif, penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.

“Haluan Pembangunan Nasional yang dirancang tersebut merupakan jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia Indonesia dengan semangat berdikari,” kata Hasto.

Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan amanat UU No 11 Tahun 2019 yang telah mematrikan riset sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. “Peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang,” katanya.

Menurut dia, riset yang berdaulat merupakan hal fundamental dalam menjalankan roda pembangunan menuju negara industri maju, suatu negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. “Seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib menjalankan visi misi yang dibuat DPP PDI Perjuangan. Seluruh calon wajib mengikuti Sekolah Partai dan menjalankan strategi pemenangan berdasarkan semangat gotong royong,” jelas Hasto.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Tiga Pilar Partai wajib mendorong kebijakan tata ruang, gerakan penghijauan, gerakan menyelamatkan sumber-sumber mata air, dan menjadikan sungai sebagai halaman depan guna melindungi seluruh wilayah daerah aliran sungai tersebut.

Seluruh Tiga Pilar Partai wajib mendorong gerakan menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan kesadaran untuk membuat pemisahan sampah rumah tangga guna membantu proses pengolahan limbah yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui.

Sementara dalam penutupan Rakernas I, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan momentum Rakernas menjadi hal penting bagi partai untuk memastikan bahwa Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan dapat bekerja di tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan janji negara kepada rakyatnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. ”Dan mengingatkan kembali, bahwa rekomendasi yang ada harus pula diperjuangkan selaras dengan kerja-kerja partai di parlemen,” terang Mega.

Ambang batas lima persen sebenarnya sudah menjadi topik perbincangan sejumlah partai. Tidak terkecuali Partai Persatuan Pembangunan.  “Parlimentary threshold sejak awal memang dipastikan naik di lima persen,” kata Pelaksana tugas Ketua PPP Suharso belum lama ini.

Meski belum menjadi kesepakatan partai-partai di parlemen dan belum dihahas di parlemen, kata Suharso, kenaikan itu hampir pasti terjadi. ”Kan sudah saya bilang, hampir pasti larinya ke sana,” timpalnya.

Suharso mengaku PPP bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan menjadi 5 persen itu. Dari hasil Pemilu 2019, partai kakbah ini hanya meraup 4,52 persen suara, mepet dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Usul kenaikan ambang batas parlemen ini pernah dikemukakan partai politik lainnya, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Alasannya adalah demi penyederhanaan kelembagaan politik di Indonesia.

Menanggapi hal ini politikus PKB Lukman Edy mengatakan pada 2016 bahkan sudah mengusulkan ambang batas parlemen menjadi lima persen. Menurut dia, jumlah partai politik yang terlalu banyak di DPR mempersulit pengambilan keputusan.

Ambang batas parlemen menjadi momok bagi partai-partai kecil dan baru. Dari hasil Pemilu 2019 dengan ambang batas parlemen sebesar lima persen, ada sejumlah partai yang tak lolos ke Senayan akibat tidak mencapai perolehan lima persen suara nasional. Partai-partai itu adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan Partai Bulan Bintang. (dim/khf/fin/ful)

 

 

INILAH 9 REKOMENDASI PDIP

 

  1. Menjaga Eksistensi:

Mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di dalam upaya menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai tindakan pihak manapun, termasuk kepentingan asing.

  1. Haluan Pembangunan Nasional:

Menyusun langkah politik strategis guna menyusun haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendorong riset dan inovasi.

  1. Berdikari dalam Berinovasi:

Menjadikan seluruh keaneka ragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, dan seluruh kekayaan hayati, serta apa yang terkandung di dalam bumi, air, laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia berdikari melalui riset dan inovasi.

  1. Dukung Pengembangan Riset:

Memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengambil fokus pada kegiatan riset dan inovasi terhadap flora, fauna, manusia, dan teknologi.

  1. Memperjuangan Perubahan UU Pemilu

Merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

  1. Pemilu Murah:

Memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan efektif, penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.

  1. Memperkuat Persatuan:

Pilkada serentak 2020 merupakan momentum guna memerkuat mekanisme kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin.

  1. Kemenangan Pilkada:

Partai akan berusaha secara sungguh-sungguh memastikan kemenangan dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di sekurang-kurangnya 60 persen Kabupaten/Kota dan Provinsi se Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang pro wong cilik, pro poor-budget (APBD untuk Rakyat) sekaligus sebagai pijakan politik penting partai menuju kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024.

  1. Komitmen Lingkungan:

PDI Perjuangan berkomitmen untuk memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Mendukung terhadap BNPB, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), BMKG, BNN, BPOM, HAKI dan lainnya.

 

Sumber: Rakernas I PDIP

 

 

 

 

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here