Jiwasraya Tak Tuntas, Asuransi di Indonesia Bakal Suram

Beranda Ekonomi Jiwasraya Tak Tuntas, Asuransi di Indonesia Bakal Suram

JAKARTA – Kasus gagal bayar klaim nasabah oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal berimbas pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap asuransi di Indonesia.

Oleh karena itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mendesak pemerintah menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Menurut Bhima, langkah pertama yang diambil adalah menerbitkan utang untuk mendapatkan dana segar membayar tunggakan klaim. Penerbitan utang bisa dilakukan melalui anak usahanya, Jiwasraya Putra.

Baca Juga: Siapa Tersangka Korupsi Jiwasraya?

Selanjutnya, tindakan proses hukum terhadap oknum direksi yang melakukan fradu sehingga diduga merugikan negara belasan triliunan rupiah.

Kemudian tindakan lainnya, yakni penyertaan modal negara (PMN) dan pembentukan holding asuransi. Hanya saja, cara tersebut menurut Bhima banyak risikonya karena menggunakan dana APBN yang kemungkinan disalahgunakan.

“Nanti bukan untuk bayar polis tapi malah jadi fraud. Kita belajar dari kasus century, bailout justru berisiko memunculkan fraud baru,” ujar Bhima, di Jakarta, Jumat (3/1).

Penerbitan utang, salah satu solusi yang minim dengan risiko. Tercatat hingga November 2019 ada 13.095 pemegang polis yang proses klaimnya tertunda dengan total nilai mencapai lebih dari Rp11,5 triliun.

Baca Juga: Kejaksaan Telusuri Aset- Aset Jiwasraya

“Jika penyelesaian berbelit belit dan proses nya lama bisa menimbulkan krisis kepercayaan yang sistemik ke seluruh sektor asuransi dan jasa keuangan di Indonesia. Orang akan kapok beli produk asuransi, ada semacam trauma,” tutur Bhima.

Dalam kasus ini, Bhima menekankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perketat pengawasan dan bersih-bersih pasar modal sehingga tidak terjadi lagi praktik goreng-goreng saham yang merugikan pemegang polis Jiwasraya.

Di sini pentingnya bersih bersih bank dan jasa keuangan BUMN. Jika ketauan membeli saham gorengan, ada sanksi untk direksinya. Itu kewenangan OJK,” ujar dia.

Sementara pengamat dari Riset Center of Reforms on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai akar permasalahan Jiwasraya disebabkan ketidaktepatan pemegang saham dan manajemen lama dalam melakukan penyelamatan Jiwasraya.

Keputusan lambat menutup defisit solvabilitas senilai Rp3,29 triliun pada 2006 berujung pada defisit keuangan Jiwasraya yang terus merosot pada angka Rp5,7 triliun di akhir 2009.

Kemudian, batalnya pemberian fasilitas PMN melalui penerbitan Zero Coupon Bond pada periode 2010-2011 semakin memperburuk tingkat solvabilitas perseroan per 30 November 2011 di angka Rp6,39 triliun.

“Persoalan Jiwasraya menumpuk karena pembiaran yang terlalu lama. Ekuitas yang sudah negatif sejak tahun 2006. Artinya perhatian dan upaya yang sungguh-sungguh sudah harus dilakukan pada tahun 2006,” ujar dia.

Seperti diketahui, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak sanggup untuk membayar premi nasbaha yang mencapai Rp12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019.  (din/fin)

Baca Juga

Ma’ruf Amin: UU Ciptaker Selamatkan UMKM

JAKARTA - Kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang menuai polemik di tengah-tengah masyarakat dinilai Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin bisa...

UMKM Dominasi Permintaan Kredit Modal Kerja

JAKARTA - Aktivitas ekonomi masyarakat perlahan mulai menunjukkan kegairahan. Pada Kuartal IV/2020, Kementerian BUMN mencatat pertumbuhan kredit bank mengalami peningkatan yang didominasi Usaha Mikro...

Bawang Merah Kabupaten Belu Sudah Diekspor ke Negara Tetangga

BELU - Bawang merah yang dihasilkan oleh petani di Desa Manumutin, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur disebut lebih bagus dibandingkan bawang...

Permintaan Kredit Dorong Investasi

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut permintaan kredit di Tanah Air akan dapat mendorong perputaran investasi dalam perdagangan nasional. Karenanya, pemulihan ekonomi yang...

Defisit APBN Melebar Tembus Rp682,1 T di September 2020

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN kian melebar menjadi Rp681,1 triliun atau 4,16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada September 2020....

Berita Terbaru

Pendaftar Guru Penggerak Sudah Capai 1.108 Peserta

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, sebanyak 1.108 guru telah mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan kedua. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD,...

Denny Siregar: Jokowi yang Tetapkan Hari Santri, Tapi Dia Dituduh Anti Islam, Sial kan?

JAKARTA- Setiap tanggal 22 Oktober setiap tahun para santri merayakan hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Meski demikian,...

Media Diminta Edukasi Demokrasi

JAKARTA – Pemerintah mengajak kalangan media massa untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berdemokrasi. Terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020....

Hari Santri Nasional, Menag Apresiasi Resolusi Jihad

JAKARTA- Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Penetapan Hari Santri antara lain didasarkan pada...

270 Orang Anarko Diamankan, Polisi Lakukan Maladministrasi

JAKARTA - Sebanyak 270 orang diamankan terkait demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (20/10). Mereka diamankan karena berniat membuat rusuh dan melakukan...

Nusantara

Diduga Berzina, Warga Pegirikan Dipolisikan

TALANG - Kasus dugaan perzinaan yang dilakukan warga Pegirikan, Kecamatan Talang diadukan ke jajaran Unit PPA Polres Tegal. Dari kasus perzinaan ini mengakibatkan istri...

Tinggi, Kasus Persetubuhan Anak di Cianjur

CIANJUR - Hak-hak anak masih belum terpenuhi dengan baik, mulai dari hak hidup layak sampai pendidikan. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap...

News

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Permintaan Kredit Dorong Investasi

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut permintaan kredit di Tanah Air akan dapat mendorong perputaran investasi dalam perdagangan nasional. Karenanya, pemulihan ekonomi yang...

Defisit APBN Melebar Tembus Rp682,1 T di September 2020

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN kian melebar menjadi Rp681,1 triliun atau 4,16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada September 2020....

Gaet Mitra10, Bank BTN Genjot Transaksi Kartu Debit

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkolaborasi dengan “Mitra10” toko ritel bahan bangunan milik PT Catur Mitra Sejati Sentosa  dengan melakukan kerjasama...

55 Persen Masyarakat Makin Susah Cari Makan

JAKARTA - Berdasarkan survei nasional yang diinisiasi lembaga indikator saat pandemi Covid-19, mencatat sebanyak 55 persen masyarakat di Tanah Air semakin sulit untuk mencari...