Sumsel Sudah Remajakan 12.854 Lahan Sawit

PALEMBANG – Capaian realisasi pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun dengan pola dana bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Di tahun ini, realisasi peremajaan tanaman sawit rakyat mencapai 12.854 hektare. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 8.531 hektare. Sementara di 2017, realisasi replanting mencapai 7.273 hektare.

Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Fachrurrozi melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP), Rudi Arpian, mengatakan, proses peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan salah satu program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perkebunan sawit milik rakyat. Berdasarkan data statistik perkebunan 2018, jumlah areal perkebunan kelapa sawit di Sumsel mencapai 1.183.334 hektare dengan produksi CPO mencapai 3.826.764 ton. Dari luasan areal tersebut, sebanyak 21.343 hektare merupakan tanaman tua dan rusak yang butuh diremajakan dengan tanaman yang baru.

“Setiap tahunnya, ada sekitar 21 ribu hektare tanaman sawit yang sudah berusia tua dan kurang produktif serta rusak,” ujar Rudi saat dibincangi, kemarin (30/12). Rudi mengatakan perkebunan sawit di Sumsel didominasi oleh perusahaan perkebunan sawit baik milik swasta dan BUMN dengan total luasan seluas 700.772 hektare. Sisanya merupakan lahan sawit plasma seluas 299.871 hektare dan perkebunan sawit rakyat seluas 183.752 hektare. Untuk areal yang mengalami kerusakan kebanyakan terdapat di areal tanaman sawit rakyat dimana luas arealnya mencapai 14.583 hektare.

“Untuk perkebunan sawit swasta (inti) dan plasma cukup sedikit. Karena mereka biasanya sudah menganggarkan dana untuk melakukan peremajaan,” katanya. Rudi mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong calon penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP, legalitas lahan, serta proposal replanting tanaman sawit. Nantinya, setelah proposal disetujui, dana replanting akan langsung ditransfer ke rekening petani melalui kelompok tani.

“Kesulitannya memang harus mengajukan usulan atau rencana replanting dari petani. Mereka harus mengajukan bersama kelompok tani. Jika ada satu petani saja dalam kelompok yang tidak memenuhi syarat, maka akan mengganggu petani lainnya,” ungkapnya.

Dana tersebut akan dicairkan sesuai dengan kebutuhan petani dalam melalukan replanting. Misal, petani hendak melakukan proses pembukaan lahan, petani mengusulkan ke BPDKS untuk meminta jatah dana yang mereka terima. “Begitupun proses selanjutnya. Seperti pembelian bibit serta pupuk. Semuanya diusulkan dan diawasi oleh pengawas yang ada di setiap daerah,” ungkapnya.

Petani akan menerima dana replanting sebesar Rp25 juta per hektare dengan maksimal lahan yang direplanting seluas 4 hektare. Sehingga, jika dikalkulasi seorang petani bisa menerima dana stimulan sebesar Rp 100 juta. “Dana tersebut sebenarnya masih belum mencukupi untuk proses replanting. Sehingga petani harus mencari dana lainnya untuk proses replanting,” terangnya.

Program PSR akan terus berlanjut hingga 2022. Menurut Rudi, pihaknya telah mengusulkan peremajaan tanaman sawit seluas 102.527 hektare tanaman sawit. Sementara realisasi usulan yang disetujui pemerintah pusat hingga 2022 mencapai 83.306 hektare. Menurut Rudi, program PSR juga berhasil membantu sekitar 6.546 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan sawit. “Sehingga dana stimulan PSR yang berasal dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitasnya,” pungkasnya.

(Kos/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here