Catat Sejarah Baru, Selamat Bekerja KPK!

Beranda Nasional Catat Sejarah Baru, Selamat Bekerja KPK!

JAKARTA – Akhirnya Lembaga antirasuah alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki sejarah baru mulai dengan munculnya pimpinan barunya yang diawasi Dewan Pengawas, mulai Jumat (20/12).

Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara telah melantik lima pimpinan baru KPK yang selama masa jabatan 4 tahun mendatang bakal didampingi Dewan Pengawas (Dewas).

Ketua KPK baru itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri yang antara lain didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata yang sebelumnya menduduki jabatan yang sama pada periode 2014—2019.

Sementara itu, Dewas KPK yang juga berjumlah lima orang diketuai oleh Tumpak Panggabean serta didampingi Artidjo Alkostar yang merupakan mantan hakim agung di Mahkamah Agung yang ditakuti para koruptor karena justru menambah hukuman mereka saat mengajukan kasasiya.

Para anggota Dewas KPK berasal dari berbagai kalangan mulai dari ahli hukum, jaksa, hakim, hingga polisi. Mereka adalah orang-orang yang layak dipercaya. Dewan Pengawas ini untuk pertama kalinya tidak dipilih oleh panitia seleksi, tetapi langsung ditunjuk oleh Kepala Negara setelah menerima usul dan pertimbangan dari berbagai kelompok masyarakat.

 

”Beliau adalah orang-orang baik, memiliki kapabilitas, memiliki integritas, memiliki kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah itu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai pelantikan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK Masa Jabatan 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12).

Menurut Presiden, Dewas KPK sengaja dipilih dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada yang juga dari mantan KPK, ada yang juga dari akademisi, ada yang Mahkamah Konstitusi.

”Saya kira itu sebuah kombinasi yang sangat baik, sehingga bisa memberikan fungsi, terutama fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK. Saya kira ini akan bekerja sama dengan baik dengan komisioner KPK. Itungan kita itu,” tegas Presiden.

Mengenai pemilihan mantan Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK, menurut Presiden, karena memiliki memiliki latar belakang, pengalaman, berkaitan dengan KPK. ”Saya kira beliau-beliau adalah orang yang bijak, yang bijaksana,” ujarnya.

Sedangkan mengenai pimpinan baru KPK, Presiden Jokowi berharap penguatan KPK itu betul-betul nyata, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara otomatis sehingga betul-betul memiliki dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita.

”Saya meyakini insyaallah beliau-beliau Ketua KPK dan komisioner KPK bisa membawa KPK ke arah yang lebih baik dengan didampingi oleh Dewan Pengawas,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewas KPK tidak akan mencampuri teknis perkara yang ditangani lembaga penegak hukum tersebut.

“Ya, nanti akan kami samakan apa yang dikerjakan oleh pimpinan KPK. Kami lakukan pengawasannya, tapi jangan lupa kami bukan penasehat, bukan. kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK,” kata Tumpak.

 

Mantan pimpinan KPK 2003-2007 itu pun mengaku tidak ada arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait dengan tugasnya. “Arahan khusus tidak ada, secara umum iya. Secara umum, kami harus melakukan penegakan pemberantasan korupsi. Khusus kami Dewan Pengawas akan memberikan fundamen yang kuat untuk pimpinan KPK bisa melaksanakan secara baik menjamin kepastian hukum,” ungkap Tumpak.

Caranya menurut Tumpak adalah dengan melakukan 6 tugas Dewas sebagaimana Pasal 37 UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. “UU Sudah mengatur ada 6 tugas Dewas, di pasal 37,” terangnya.

Pertama mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kedua, menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Ketiga, menerima laporan kalau ada dugaan pimpinanan atau pegawai yang melanggar kode etik. Keempat, melakukan persidangan terhadap orang yang melakukan dugaan adanya pelanggaran UU ataupun pelanggaran kode etik tadi.

Kelima, memberikan persetujuan atau tidak atas penyadapan dan penggeledahan dan penyitaan. ”Dan terakhir mengevaluasi kinerja KPK selama satu tahun dan melaporkannya ke Presiden, DPR dan BPK sudah diatur dalam UU. Terkait dengan kode etik Dewas secara internal Dewas harus punya kode etik,” timpalnya. (dbs/ful)

Baca Juga

Pariwisata Harus Terapkan Prokes

JAKARTA – DPR RI menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M) pada destinasi wisata. Di masa pandemi...

Vaksin Sinovac Lulus Uji Klinis 3

JAKARTA - Vaksin COVID-19 produksi Sinovac dinyatakan lulus uji klinis tahap 3. Vaksin dinyatakan bisa digunakan dan aman. Meski demikian Pemerintah masih menunggu laporan...

20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sedikitnya 20 dari 34 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021....

Sosialisasi AN Segera Disampaikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, bahwa Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) telah mulai disosialisasikan. Khususnya, kepada mitra Kemendikbud...

Waspada Gelombang Tinggi

JAKARTA - Gelombang tinggi hingga mencapai enam meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia hingga akhir pekan. Masyarakat khususnya nelayan diimbau agar waspada. Humas Badan...

Berita Terbaru

Infografis: 20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sebanyak 20 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021. Keputusan tersebut...

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Muslim Harus Marah Jika Nabi Muhammad Dihina? Begini Penjelasan Ustad Syafiq

JAKARTA- Ummat Islam dunia marah dengan sikap pemerintah Prancis yang membiarkan karikatur Nabi yang diterbitkan oleh majalah Charlie Hebdo. Oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron,...

Charlie Hebdo Buat Karikatur Cabul Erdogan

PARIS - Majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, ikut memanaskan perseteruan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dengan memasang karikatur di majalah terbarunya. Majalah itu...

Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada Dinilai Sulit

JAKARTA – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap perhelatan pesta demokrasi harus terus dikumandangkan. Namun, bukan berarti ASN tidak punya hak politik sama...

Nusantara

Libur Panjang, Bupati Azwar Anas Imbau Warga Taati Prokes di Tempat Wisata

JAKARTA- Libur panjang pada pekan ini berjalan sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020. Sejumlah tempat wisata dipastikan ramai dengan pengunjung. Bupati Banyuwangi Abdullah...

Antisipasi Munculnya Klaster Baru

MAROS - Polres Maros menyiagakan 90 personel mengawasi tempat wisata. Antisipasi munculnya klaster baru Covid-19. Kapolres Maros, AKBP Musa Tampubolon, mengatakan, masa liburan panjang ini membuat...

News

Angkasa Pura I Layani 103.506 Penumpang pada Hari Pertama Libur Panjang Maulid Nabi

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang sebesar 103.506 orang di 15 bandara pada 28 Oktober di masa arus mudik libur...

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup Di Sumbawa

JAKARTA - Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pimpinan di pemerintah kabupaten atau kota bertanggung...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Sosialisasi AN Segera Disampaikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, bahwa Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) telah mulai disosialisasikan. Khususnya, kepada mitra Kemendikbud...

Waspada Gelombang Tinggi

JAKARTA - Gelombang tinggi hingga mencapai enam meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia hingga akhir pekan. Masyarakat khususnya nelayan diimbau agar waspada. Humas Badan...

Upah Tak Berubah, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran

JAKARTA - Pemerintah memutuskan upah minimum bagi para buruh tak berubah alias tidak ada kenaikan di tahun 2021. Artinya upah minimun masih sama dengan...

BOP Pesantren Tahap III Cair Awal November

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan dalam pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren, apalagi uang terima kasih. Wakil Menteri Agama Zainut...