Usut Kasus Lurah Rendam Honorer di Got

JAKARTA – Kasus beredarnya video sejumlah pegawai honorer K2 yang diuji berendam di got sebagai syarat proses perpanjangan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) tengah diusut. Sejumlah panitia PJLP tengah diperiksa.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan Tim Inspektorat gabungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Barat tengah memeriksa Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Agung Tri Atmojo dan panitia acara.

“Proses saat ini sudah memasuki pemeriksaan. Hasil pemeriksaan akan diserahkan ke atasan langsung sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Hukum Disiplin PNS,” katanya di Jakarta, Minggu (15/12).

Dijelaskannya, bila hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat dugaan indisipliner, maka atasan langsung akan menjatuhkan sanksi. Hukumannya dari ringan hingga berat dengan pembebasan jabatan lurahnya.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi akan menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

“Tinggal tunggu hasil tim pemeriksaan itu, nanti rekomendasi apa kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Dikatakannya, pejabat yang terlibat dalam kegiatan sejumlah pegawai honorer K-2 yang masuk ke dalam got, akan dicopot untuk sementara waktu.

“Tapi secara bertingkat sesuai kesalahan nanti ada sanksi,” katanya.

Rustam mengatakan berdasarkan pengakuan Lurah Jelambar puluhan honorer berada di dalam got, bukan dalam rangkaian tes syarat perpanjangan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP).

Namun, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka selebrasi atau bagian dari euforia setelah menjalani serangkaian tes, kemudian “nyemplung” di dalam got keruh dengan ketinggian air di atas satu meter.

Sementara pengakuan Lurah Jelambar kepada Rustam, dirinya tidak berada di lokasi saat peristiwa tersebut terjadi.

Rustam sendiri menyayangkan adanya tindakan tersebut, yang dirasanya sangat berlebihan dan kurang pantas.

“Keterlaluan lah kalau gitu, itu saja persoalannya bukan proseduralnya. Tapi kelakuan yang keterlaluan itu jangan ke got lah kalau mau itu,” katanya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menegaskan dirinya akan mendorong DPRD DKI Jakarta melakukan investigasi. Sebab perintah yang dikeluarkan Lurah Jelambar, Agung Triatmojo beserta jajarannya terhadap tenaga honorer tidak manusiawi.

“Saya melihat Kelurahan Jelambar gagal paham mengenai fungsi dan peran dari PPSU. PPSU diciptakan bukan hanya untuk mengurus got saja, tetapi sebagai garda terdepan pelayanan publik, setidaknya itulah cita-cita kenapa PPSU dulu diciptakan,” katanya.

Dia menilai, uji kompetensi seharusnya dilakukan dalam menentukan apakah seseorang akan diperpanjang kontraknya atau tidak. Tujuannya tentu agar Pemprov DKI mendapatkan hasil yang terbaik dalam bekerjasama membersihkan ibu kota.

“Saya dan anggota DPRD lainnya akan mendorong dilakukan investigasi mengenai kejadian ini, dan sanksi tegas harus diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab agar insiden serupa tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Sebelumnya beredar viral video pegawai honorer K2 di lingkungan DKI Jakarta disuruh masuk ke dalam got saat perpanjangan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP).

Puluhan orang yang ada di dalam got saling memegang bahu, bergantian baik pria maupun wanita. Sedangkan di atas got, terlihat beberapa orang berpakaian dinas pegawai negeri sipil (PNS) mengawasi mereka.

Mereka tertawa saat menjalani kegiatan tersebut, kendati ketinggian air di atas satu meter dan berwarna hitam.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia DKI Jakarta Nur Baitih menganggap video kegiatan “tes lapangan” Kelurahan Jelambar tersebut sangat tidak manusiawi.

Pihaknya mendapat laporan dari honorer K2 Kelurahan Jelambar, “tes lapangan” untuk rerata Jakarta Barat terdapat tes dengan kegiatan serupa di video tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here