PPP Minta Pemerintah Jaga Hubungan dengan Ulama

JAKARTA – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Jakarta, kemarin, berlangsung kondusif. Bahkan,  ada bebera rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan parlemen. Salah satunya, pemerintah diminta menjaga hubungan baik dengan lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan organisasi kemasyarakatan Islam.

“Mukernas V PPP mendorong pemerintah senantiasa menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat Islam termasuk dengan ormas dan lembaga pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah,” kata Wakil Ketua Umum PPP Fernita Darwis di Jakarta.

Fernita mengatakan, Mukernas V PPP juga mengapresiasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi yang telah menyetujui lahirnya UU Pesantren yang merupakan inisiatif Fraksi PPP di DPR.

Mukernas V PPP mendorong pemerintah dan seluruh fraksi di parlemen untuk segera menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang.

RUU yang dimaksud antara lain RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU KUHAP, RUU KUHP, RUU Permasyarakatan, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, serta RUU Ibu Kota Negara. Rekomendasi lainnya, Mukernas V PPP meminta pemerintah bersama DPR RI mengkaji kembali sistem pemilu serentak yang ada saat ini.

Kemudian Mukernas V PPP mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum senantiasa meningkatkan koordinasi satu sama lain, dan memperkuat pengawasan internal untuk mencegah korupsi dan narkoba. Terakhir, Mukernas V PPP meminta pemerintah dan penegak hukum menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Mukernas V PPP Achmad Baidowi menambahkan, Mukernas V PPP juga menyepakati penyelenggaraan Muktamar IX PPP dilakukan setelah Pilkada 2020. “Mukernas V memerintahkan DPP PPP untuk menyelenggarakan Muktamar IX PPP setelah Piikada 2020,” ujar Achmad Baidowi.

Baidowi mengatakan Muktamar IX dilakukan setelah Pilkada agar tidak mengganggu proses pencalonan kader dalam Pilkada mendatang. Selain itu juga diharapkan para kader nantinya dapat fokus menatap agenda Muktamar IX.

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar IX akan diputuskan oleh DPP PPP setelah menerima usulan dari perwakilan wilayah. Selain membahas penyelenggaraan Muktamar IX PPP, dalam Mukernas V, PPP meneguhkan diri sebagai satu-satunya partai berasaskan Islam di parlemen yang mengedepankan komitmen ke-Islaman dan kebangsaan. Kemudian, meminta pengurus pusat, wilayah dan cabang untuk mempersiapkan kader-kader terbaik yang akan maju di Pilkada 2020.

Meminta DPW dan DPC mengoptimalkan penggunaan dana bantuan politik sesuai aturan dan mengalokasikan 30 persen khusus untuk pendidikan politik perempuan, serta meningkatkan kualitas dan jumlah kader perempuan di internal partai.

(khf/fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here