Beranda Nasional Penyaluran CSR BUMN untuk Pendidikan Sampai 30 Persen

Penyaluran CSR BUMN untuk Pendidikan Sampai 30 Persen

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA –  Sejalan salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) menciptkan SDM yang unggul, Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir ingin anak usaha BUMN meningkatkan penyaluran corporate social responsibilty (CSR) untuk sektor pendidikan dan kelestarian lingkungan.

Erick Thohir mengungkapkan, selama ini penyaluran CSR dari ratusan perusahaan BUMN sudah banyak, namun sebarannya tidak merata di semua sektor. Dan, khusus untuk dunia pendidikan juga masih terlalu kecil.

“CSR BUMN untuk pendidikan baru 22 persen, dan kelestarian alam baru 1 persen,” ujarnya ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kemarin (14/12).

Seharusnya, dana CSR untuk dua sektor tersebut bisa ditingkatkan lagi. Terutama untuk anak perusahaan BUMN yang pendapatannya tinggi. Kedua sektor itu kata Erick Thohir, berkaitan dengan masa depan dan kelangsungan hidup.

Dia juga menyoroti penyaluran CSR yang masih berpusat di Pulau Jawa alias Jawa Sentris. Padahal di luar jawa lebih membutuhhkan sentuhan bantua dari anak perusahaan BUMN.

“Penyebaran wilayah masih terlalu jawa sentris. Kita harus kembali membangun Indonesia seutuhnya, bagaimana saudara-saudara kita nanti di NTT di Sulawesi? Punya gak mereka kesempatan yang sama dengan di Jawa? Harus punya,” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta anak perusahaan BUMN meningkatkan porsi CSR untuk pendidikan hingga 30 persen, dan kelestarian lingkungan 5 persen.

Dia menegaskan, bahwa penyaluran CSR selama ini tidak salah jalan. Hanya saja, tahun depan dia ingin porsi CSR lebih memberikan kontribusi bagi masyarakat.

“(Penyaluran CSR) Bukan salah dan benar menteri sebelumnya, tapi kita harus moving forward. Setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangannya,” kata Erick Thohir.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, mendukung berbagai kegiatan demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan organisasi yang bergiat di sektor pendidikan.

Nah, untuk Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap perusahaan-perusahaan agar tak segan-segan mengucurkan dananya untuk bekerja sama dengan komunitas atau organisasi pegiat pendidikan. Sebab Pemerintah sudah menyiapkan super deduction tax.

“Dari sisi kebijakan yang kami lakukan untuk membuat perusahaan-perusahaan untuk melakukan, kita memberikan super deduction tax. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan uang Rp1 miliar untuk melatih, mungkin melakukan melalui kelompok seperti ini, maka bisa mengklaim Rp2 miliar untuk mengurangi pajaknya. Jadi untung sebenarnya. Melakukan kegiatan sosial tapi untung,” kata dia.

Karenanya dia mendorong komunitas atau organisasi pegiat pendidikan untuk tak segan-segan bekerja sama dengan berbagai perusahaan sebagai pendukung dananya.

“Jadi mungkin habis ini, bicara saja sama perusahaan-perusahaan yang sudah reputable sehingga mereka mau mengeluarkan untuk belanja pendidikan terutama yang vokasional untuk bisa kemudian bersinergi,” tuturnya.

Dengan demikian, menurut Sri Mulyani, sumber sokongan dana untuk melancarkan berbagai kegiatan peningkatan kualitas pendidikan menjadi lebih bervariasi. Artinya tak hanya berasal dari pemerintah pusat dan daerah saja namun juga dari pihak swasta.

“Dari anggaran Mas Nadiem (Mendikbud), menteri agama yang bisa langsung hibah atau perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan yang bisa double deduction, dan pemerintah daerah sebenarnya punya anggaran untuk melakukan itu,” tegas dia.

Tentu saja, Sri Mulyani mengingatkan agar proses bantuan untuk dunia pendiidkan berlangsung secaa transparan dan akuntabel.

“Published apa yang kamu belanjakan. Itu penting sekali untuk tahu. Jadi tahu ada orang yang nggak keluarkan Rp1 miliar tapi klaim atau kemudian bikin KOP-nya abal-abal. Itu yang harus kita perangi,” ujar Sri Mulyani.

Terpisah, Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto mengatakan, persoalan selama ini masih banyak lembaga pendidikan yang belum tahu dan kesulitan membuat program dalam memanfaatkan dana CSR dari perusahaan dengan baik.

“Selain itu, perusahaan-perusahaan besar sering curang dengan membentuk yayasan dan lembaga sendiri,” ujar Budi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/12).

Dia mencontohkan seperti perusahaan besar yang bergerak di berbagai banyak bidang bisnis, yakni Grup Sinarmas. “Seperti grup Sinarmas yang membangun sekolah-sekolah mahal atau profit oriented dengan dana CSR-nya,” pungkasnya.

(din/fin)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here