Pemerintah Harus Terbitkan Regulasi Tembakau Alternatif

    JAKARTA – Mengingat produk tembakau alternatif memberikan pemasukan pajak atau cukai hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) cukup besar bagi negara, maka DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk produk alternatif.

    Nantinya regulasi khusus tersebut tidak hanya sekadar mengatur, mengawasi, dan mencegah penyalahgunaan, namun juga bisa meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat.

    “Kontribusi produk tembakau alternatif terhadap negara sudah mencapai kurang lebih Rp1 triliun yang berasal dari cukai HPTL. Nilai ini tidak kecil. Apalagi industri baru dilegalisasi sekitar satu tahun belakangan ini,” ujar Komisi VI DPR RI, Suryo Sulito dalam keterangan tertulisnya, kemarin (14/12).

    Selain itu, menurut dia, standarisasi produk tembakau alternatif, baik untuk produk tembakau yang dipanaskan maupu HPTL lainnya diperlukan sekali untuk menjaga keberlanjutan industri ini sekaligus melindungi konsumen dari berbagia hal yang tidak diingnkan.

    Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi tembakau alternatif yang saat ini pertumbuhannya cukup signifikan dan menyumbang cukai bagi negara yang tidak sedikit.

    Terpisah, Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, setiap produk yang diduga membahayakan bagi masyarakat memang harus diatur secara ketat.

    “Ya apabila bahayanya sudah dipastikan, maka harus dilarang. Tugas DPR bersama pemerintah memastikan hal itu dilaksanakan,” uajr Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/12).

    Sejauh ini, kata Piter, sudah banyak pihak yang mengeluhkan bahaya rokok. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya segera melakukan tindakan melarang melarang rokok elektrik.

    “Pemerintah seharusnya sudah melarang melarang peredaran vape. Bukan sekadar lagi menaikkan cukai,” kata Piter.

    Namun bila pemerintah masih menaikkan cukai, maka pemerintah harus melakukan sosialsiasi akan dampak bahaya menggunakan rokok elektrik.

    “Saya berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi bahaya vape,” kata Piter.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Vaper Indonesia (AVI), Johan Sumantri mengatakan, produsen rokok elektrik khawatir terhadap rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

    Revisi tersebut, menurut Johan membatasi konsumen untuk mendapatkan inofrmasi yang akurat terhadap produk tembakau alternatif.

    “Sangat disayangkan jika nantinya satu juta pengguna produk tembakau alternatif tersebut kembali menggunakan rokok,” tukas Jonan.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan berharap rokok elektrik dapat terus meningkat kontribusinya bagi penerimaan negara. Dia mengharapkan hingga akhir tahun 2019 kontribusi cukai rokok elektrik mencapai Rp2 triliun. Hitungan tersebut berdasarkan pada empat bulan terakhir 2018, kontribusi cukai rokok elektrik terhadap penerimaan cukai sebesar Rp105 miliar.

    (din/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here