Jaga Hubungan Baik dengan Lembaga Pendidikan Agama

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyelesaikan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V. Salah satu hasilnya meminta agar pemerintah menjaga hubungan baik dengan lembaga pendidikan keagamaan.

Wakil Ketua Umum PPP Fernita Darwis mengatakan ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan Mukernas untuk pemerintah. Selain mendorong pemerintah dan seluruh fraksi di DPR segera menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), mengkaji sistem Pemilu Serentak, dan penggunaan kekuatan dalam mengamankan aksi unjuk rasa, Mukernas juga meminta pemerintah menjaga hubungan baik dengan lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan organisasi kemasyarakatan Islam.

“Mukernas V PPP juga mendorong pemerintah senantiasa menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat Islam termasuk dengan ormas dan lembaga pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah,” katanya di Jakarta, Minggu (15/12).

Fernita mengatakan, Mukernas V PPP juga mengapresiasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi yang telah menyetujui lahirnya UU Pesantren yang merupakan inisiatif Fraksi PPP di DPR.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

“Kami menyampaikan sebaiknya itu ditarik dulu. Dikaji ulang,” katanya saat Rakorwil PKS Jatim di Empire Palace Surabaya, Minggu (15/12).

Menurut Hidayat, jika PMA No 29 Tahun 2019 ini dilakukan untuk menangkal radikalisme. Setidaknya pemerintah harus memiliki definisi paten terkait apa itu radikalisme.

“Radikalisme sampai hari ini tidak jelas definisinya. Kalau yang diinginkan radikalisme mengubah ideologi negara, maka yang jelas yang mengubah ideologi negara kan ada komunisme, separatisme,” imbuhnya.

Hidayat menegaskan tidak akan majelis taklim mengajarkan hal yang radikalisme. Atau mengajarkan jamaahnya melawan negara.

“Saya yakin majelis taklim tak pernah mengajarkan tentang melawan negara. Tentang radikalisme, tentang separatisme, komunisme. Sebaiknya justru negara memberikan payung hukum yang memungkinkan majelis taklim bisa berkembang lebih baik lagi,” pungkasnya.

(gw/fin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here