Fantastis! Kepala Daerah Punya Rekening Kasino

JAKARTA – Sejumlah kepala daerah diketahui memiliki jejak transaksi keuangan di luar negeri. Transaksi itu tercatat pada rekening kasino. Bentuk berupa valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar. Tak hanya itu. Ditemukan pula, penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan.

Temuan tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12). Namun, Badaruddin enggan menjelaskan detail soal temuan tersebut.

“PPATK menelusuri ada dugaan transaksi keuangan beberapa kepala daerah. Diduga ada melakukan penempatan dana yang signifikan. Bentuknya valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar. Dana tersebut tersimpan di rekening kasino di luar negeri,” jelas Badaruddin. Dia juga menyebut adanya pembelian barang-barang mewah serta emas batangan. Disinyalir, dana itu merupakan hasil tindak pidana.

Selain kepala daerah, PPATK juga mengidentifikasi beberapa transaksi mencurigakan lainnya selama tahun 2019. Badaruddin menyatakan ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terlebih, ada sumber dana pada rekening pemenang tender yang berasal dari APBN dan APBD.

Dia menyebut, tercatat 33 pihak disinyalir menerima aliran dana proyek pembangunan tersebut. Mereka merupakan pejabat publik dan penyelenggara negara. “33 pihak yang memiliki profil sebagai pejabat publik dan penyelenggara negara. Mereka diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan jembatan dan jalan,” tuturnya.

Menurutnya, terdapat total Rp 573 miliar untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPATK, dana yang terpakai untuk kegiatan pembangunan tersebut hanya sebesar Rp 112 miliar.

“Dari total nilai proyek sebesar Rp 573.028.662.867 tersebut, hanya Rp 112.377.014.349 (19,61 persen) yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan jalan dan jembatan. Sedangkan sisanya Rp 223.640.478.069 (39,03 persen) diduga tidak terkait dengan kegiatan usaha. Sebab, dilakukan melalui transaksi tunai,” paparnya.

Terkait dana fantastis itu, lanjutnya, PPATK sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, Badaruddin tidak bersedia memberikan informasi siapa atau lembaga mana yang diduga terlibat. Dia menyatakan tugas PPATK hanya sebatas melakukan penelusuran terkait adanya transaksi. “Untuk tindak lanjutnya ada lembaga penegak hukum yang lebih berwenang. Yang pasti, PPATK selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” ucapnya.

Dari sejumlah penelusuran itu, PPATK juga menemukan aliran dana terkait penyelundupan bibit lobster. Dia menyebut penyelundupan benih lobster itu melibatkan banyak pihak. Bahkan, modus yang digunakan pelaku melibatkan sindikat internasional. Sumber dananya berasal dari bandar yang di luar negeri. Selanjutnya, dana itu dialirkan ke berbagai pengepul di Indonesia.

Menurutnya, transaksi antara sindikat di luar negeri dengan pelaku di Indonesia menggunakan valuta asing sebagai perantaranya. Sementara rekeningnya melalui pihak ketiga. “Ada penggunaan rekening pihak ketiga. Misalnya toko mainan, perusahaan garmen, dan perusahaan ekspor ikan untuk menampung dana dari luar negeri,” tukasnya.

Dalam setahun aliran dana dari luar negeri yang diduga digunakan mendanai pengepul mencapai Rp 300 miliar sampai hingga Rp 900 miliar. PPATK, kata Badaruddin, bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Bareskrim Polri.

Sementara itu, Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menambahkan pihaknya ingin memperkuat strategi untuk membantu penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. “Ada data daftar yang bisa dikatakan database pejabat negara dan pejabat partai politik yang diduga terkait dan sebagainya,” imbuh Dian.

Selain itu, PPATK melakukan analisis terhadap lembaga-lembaga negara yang terindikasi terlibat korupsi. Menurutnya, korupsi tidak mungkin dilakukan satu sampai dua orang saja. Dia mengaku dalam sehari PPATK bisa menerima 300 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM). Laporan itu didapat dari para penyedia jasa keuangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here