RUU SPBE Lagi Disusun

    JAKARTA – Penyelenggaraan layanan berbasis elektronik kini tak hanya sebatas untuk kepentingan pemerintahan. Masyarakat juga dapat merasakan keterpaduan layanan berbasis elektronik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini tengah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

    “Masyarakat berhak untuk mendapatkan layanan berbasis elektronik, dan ini belum diatur dalam Perpres SPBE,” ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kementerian PAN- RB, Imam Machdi pada Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik RUU Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Metodologi Evaluasi SPBE Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (12/12).

    Sekadar diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE. Namun keberadaan Perpres tersebut hanya mengatur instansi pemerintah dalam penerapan SPBE yang terpadu.

    Keberadaan UU SPBE ini juga sebagai langkah melindungi kepentingan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain di dalam penyelenggaraan SPBE. Termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. “Jangan sampai ada kasus yang menghambat layanan berbasis elektronik kepada masyarakat. Sehingga hak-hak masyarakat ini perlu dilindungi oleh hukum,” lanjut Imam.

    Penyusunan naskah akademik ini menjadi jalan pembuka untuk merancang UU SPBE. Adanya peningkatan Perpres menjadi UU ini dinilai dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan SPBE. Tak hanya untuk pemerintah, tapi juga seluruh warga negara Indonesia.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here