PKPU Segera Direvisi

JAKARTA – Pasca dikabulkannya sebagian uji materi UU Pilkada yang dilayangkan oleh Perludem dan ICW ke MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku segera melakukan revisi PKPU pencalonan. Diharapkan, dengan adanya pembatasan mantan narapidana koruptor, akan terpilih pemimpin yang jujur dan berintegritas.

Lembaga peyelenggara pemilu memastikan, perubahannya segera masuk dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 18 tahun 2019 tentang Pencalonan untuk Pilkada 2020. Komisoner KPU Evi Novida Ginting Manik menegaskan, beberapa poin yang diputuskan MK sudah terakomodir dalam PKPU. “Tentu putusan MK semakin memperkuat PKPU pencalonan. Putusan MK akan dimasukkan dalam revisi PKPU yang akan dilakukan KPU,” kata Evi di Jakarta, Kamis (12/12).

Putusan MK tersebut menjelaskan empat syarat calon kepala daerah. Pertama, mantan terpidana yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terkait ketentuan pertama itu, lanjut Evi, dikecualikan bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

“Kemudian mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Hal lain yakni bukan mantan napi sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang,” ujarnya.

Terhadap mantan terpidana korupsi yang telah selesai menjalani pidana penjara baru dapat ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, bila yang bersangkutan telah melewati masa lima tahun setelah selesainya menjalani pidana penjara.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghormati putusan MK tentang Pencalonan Mantan Koruptor di Pilkada 2020. Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengatakan, putusan MK terkait mantan koruptor di Pilkada, menjadi keputusan final dan mengikat.

Ia mempersilakan KPU segera menyesuaikan PKPU dan peraturan terkait penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dengan hasil Putusan MK tersebut. “Bagi pemerintah, putusan MK final dan mengikat. Harus dipatuhi dan diikuti. Yang melaksanakan ini penyelenggara, maka tinggal menyesuaikan dengan hasil putusan,” paparnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan Pilkada 2020 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin terbaik pilihan rakyat. Diharapkan pemimpin yang terpilih nanti, mampu menghasilkan perubahan dan kemajuan untuk masyarakat. “Tentu kita mengharapkan pemilihan kepala daerah ini ujungnya bagaimana menghasilkan kepala daerah. Pemimpin perubahan, dan pemimpin kemajuan,” terang Bahtiar.

Pemimpin yang terpilih pada pesta rakyat yang dihelat di 270 daerah nanti, juga harus mampu mempercepat lima program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Tentu searah dengan kebijakan pemerintah. Yakni bagaimana menghadirkan lima prioritas pembangunan nasional yang diharapkan lima tahun ke depan bisa dipercepat. Terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat, menghadirkan keadilan, kedamaian. Itu yang hendak dicapai,” ucapnya.

(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here