Menteri Pertanian Minta Bantuan Jaksa

JAKARTA – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menggandeng Kejaksaan Agung RI untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini dinilai penting, karena bagian selama ini menjadi persoalan bagi Indonesia.

Syahrul menegaskan pertanian Indonesia harus terus maju. Sehingga memiliki kekuatan besar dalam penguatan ekonomi negara. Karena itu, pertanian tidak boleh terpuruk. “Indonesia harus menjadi kuat. Karena kita punya sektor pertanian yang luar biasa. Negara tropis yang semua lahannya bisa ditanami. Tidak boleh ada kata mundur dalam proses pembangunan pertanian,” tegas Syahrul di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12).

Menurutnya untuk membangun pertanian yang kuat dan penguatan gerakan kedaulatan pangan diperlukan sinergitas semua Kementerian dan Lembaga. Persoalan pangan merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa.

Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tidak jarang dalam proses penyediaan bahan pangan, mengundang ketertarikan berbagai pihak yang ingin mencari keuntungan secara tidak sah dalam proses pengadaannya. Karena itu, penandatanganan kesepakatan bersama ini dalam upaya mencegah potensi penyimpangan yang dapat terjadi pada proses penyediaan pangan.

“Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum, di samping melakukan tugas-tugas penegakan hukum, juga diberikan amanat oleh undang-undang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah. Karena itu, Kejaksaan akan turut berkontribusi melalui berbagai bidang tugas yang ada,” ujar Burhanuddin.

Pada penandatanganan kerjasama ini, Burhanuddin menyampaikan keunggulan dengan dilakukan nya kerjasama antara Kementerian / Lembaga. Antara lain melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha memiliki peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian.

Jaksa Pengacara Negara berwenang mendampingi dan/atau mewakili Kementerian Pertanian baik selaku tergugat maupun penggugat. Baik dalam proses litigasi maupun non litigasi. Jaksa Pengacara Negara juga dapat melakukan mediasi, negosiasi, termasuk melakukan pemberian legal opinion (pendapat hukum), legal assistance (pendampingan hukum) maupun legal audit (audit hukum) kepada Kementerian Pertanian.

Meski Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan baik di pusat maupun di daerah telah dibubarkan, namun Kejaksan tetap memiliki peran dan kewenangan dalam mengamankan pembangunan strategis pemerintahan. “Selain itu, melalui Bidang Intelijen juga dapat dilaksanakan kegiatan pertukaran data dan informasi untuk kepentingan para pihak. Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,” imbuhnya.

Jaksa Pengacara Negara dan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan, lanjut Burhanuddin, dapat membantu Kementerian Pertanian untuk melakukan pengamanan dan pemulihan aset-aset pemerintah. “Saya berharap, Kementerian Pertanian dapat memberikan masukan kepada Kejaksaan apabila mengetahui atau menemukan aturan di daerah yang menghambat investasi di bidang Pertanian,” tutupnya.

(lan/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here