Kasus Mafia Pajak Bakal Disidang

ilustrasi pajak

JAKARTA – Perkara kasus dugaan penyelewengan pajak yang merugikan negara Rp 737 juta yang ditangani tim Penyidik Pajak Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Keuangan memasuki babak baru. Berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh tim jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Siswanto mengatakan berkas perkara ini sudah memenuhi unsur formil dan materil. Karena itu, dinyatakan lengkap atau P21. “Setelah diteliti berkas perkaranya telah memenuhi unsur untuk dinyatakan P21,” kata Siswanto kantor Kejati DKI Jakarta, Kamis (12/12).

Setelah berkas dinyatakan lengkap, lanjut Siswanto, tim jaksa penuntut umum menerima tahap selanjutnya. Yakni pelimpahan tahap dua atau pimpahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. “Diserahkannya barang bukti dan tersangka berinisial IS oleh penyidik Dirjen Pajak, Saat ini tersangka dan barang buktinya langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan,” jelasnya.

Selanjutnya tim jaksa penuntut umum akan menyempurnakan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.”Secepatnya jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DPJ Jakarta Selatan II, Edi Slamet Irianto mengatakan perkara ini hasil penyidikan Tim Penyidik Pajak Direktorat Penegakan Hukum yang bekerjasama dengan Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat III dan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Ketiga tim gabungan ini sebelumnya berhasil membongkar kasus penyelewengan kasus penyelewengan pajak di wilayah Jakarta, Bandung dan Bogor yang dilakukan oleh komplotan penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atas nama tersangka AS (tersangka dengan berkas terpisah, Red).

“Tersangka IS sehari-hari membantu mengurus pekerjaan beberapa perusahaan. Ia diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan modus sales faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) untuk 14 perusahaan,” kata Edi di Kejati DKI Jakarta.

Tersangka IS diduga dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) kliennya atas nama PT SJ, PT JS dan PT KM dengan cara membeli dan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Yakni dari komplotan AS ke dalam SPT masa PPN kliennya. Sehingga pembayaran ke negara berkurang. “Perbuatan tersangka ini dilakukan dalam kurun waktu sejak masa Januari tahun 2015 sampai dengan masa Desember 2017. Perbuatan IS ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 737 juta,” jelasnya.

IS diduga telah melanggar pasal 39A huruf a junto pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. “Tindakan ini merupakan peringatan untuk para pelaku lainnya, Bahwa Ditjen Pajak didukung kepolisian dan kejaksaan akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan,” tutupnya.

(lan/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here