Parpol Jangan Cuma Lips Service

JAKARTA – Walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) hanya membatasi lima tahun mantan terpidana koruptor, sejumlah partai politik ramai-ramai tidak akan mencalonkannya pada Pilkada 2020 mendatang. Hanya saja, ucapan tersebut jangan cuma lips service alias basa basi saja.

Pengamat Politik Ujang Komarudin mengaku tidak yakin dengan ucapan politisi. Ucapan itu diyakini hanya mencari simpati rakyat sebelum Pilkada 2020 berlangsung. Terlebih, aturan yang baru saja disahkan oleh MK membuat parpol terpaksa tidak bisa mengusung kandidat yang belum lima tahun bebas menjadi narapidana. “Ada keterpaksaan parpol di sini. Jadi mau tidak mau mereka haris mematuhi aturan tersebut,” kata Akademisi Universitas Islam Al Azhar kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (11/12).

Hanya saja, Ujang berharap parpol tetap tidak mengusung kandidat yang meskipun sudah lima tahun bebas menjadi narapidana korupsi. Sehingga pesta demokrasi lima tahunan tetap menyajikan calon yang berkualitas dan berintegritas.

Diketahui, sejumlah prtai mengaku akan komitmen untuk tidak mengusung para calon pemimpin daerah dengan latar belakang narapidana korupsi. Komitmen tersebut terucap oleh masing-masing perwakilan pengurus parpol saat menghadiri konfrensi pers skema pembiyaan bantuan partai politik oleh negara di KPK.

Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen mengatakan, di tingkat legislatif, maupun eksekutif, partainya melakukan seleksi ketat terhadap para calon. Kandidat dengan latar belakang terpidana korupsi, , otomatis tak akan mendapatkan restu dan dukungan. “PDI Perjuangan tegas untuk tidak mencalonkan mantan terpidana koruptor untuk menjadi legislatif, maupun eksekutif. Tegas itu,” ujar Rudianto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here