Beranda Politik Parpol Jangan Cuma Lips Service

Parpol Jangan Cuma Lips Service

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) hanya membatasi lima tahun mantan terpidana koruptor, sejumlah partai politik ramai-ramai tidak akan mencalonkannya pada Pilkada 2020 mendatang. Hanya saja, ucapan tersebut jangan cuma lips service alias basa basi saja.

Pengamat Politik Ujang Komarudin mengaku tidak yakin dengan ucapan politisi. Ucapan itu diyakini hanya mencari simpati rakyat sebelum Pilkada 2020 berlangsung. Terlebih, aturan yang baru saja disahkan oleh MK membuat parpol terpaksa tidak bisa mengusung kandidat yang belum lima tahun bebas menjadi narapidana. “Ada keterpaksaan parpol di sini. Jadi mau tidak mau mereka haris mematuhi aturan tersebut,” kata Akademisi Universitas Islam Al Azhar kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (11/12).

Hanya saja, Ujang berharap parpol tetap tidak mengusung kandidat yang meskipun sudah lima tahun bebas menjadi narapidana korupsi. Sehingga pesta demokrasi lima tahunan tetap menyajikan calon yang berkualitas dan berintegritas.

Diketahui, sejumlah prtai mengaku akan komitmen untuk tidak mengusung para calon pemimpin daerah dengan latar belakang narapidana korupsi. Komitmen tersebut terucap oleh masing-masing perwakilan pengurus parpol saat menghadiri konfrensi pers skema pembiyaan bantuan partai politik oleh negara di KPK.

Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen mengatakan, di tingkat legislatif, maupun eksekutif, partainya melakukan seleksi ketat terhadap para calon. Kandidat dengan latar belakang terpidana korupsi, , otomatis tak akan mendapatkan restu dan dukungan. “PDI Perjuangan tegas untuk tidak mencalonkan mantan terpidana koruptor untuk menjadi legislatif, maupun eksekutif. Tegas itu,” ujar Rudianto.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDIP punya reputasi positif dalam menolak kandidat dari latar belakang terpidana korupsi. Ketua DPP PDIP Arif Wibowo menegaskan pihaknya tidak akan mengusulkan mantan napi korupsi maju dalam Pilkada. Meskipun berdasarkan keputusan MK, napi koruptor bisa ikut Pilkada dengan sejumlah syarat.

Salah satunya, napi kasus korupsi bisa ikut Pilkada setelah lima tahun yang bersangkutan selesai menjalani hukuman. “Kalau keputusannya berbunyi kayak begitu ya boleh. Tapi apakah partai-partai akan mengusulka. Saya katakan PDI Perjuangan tidak akan mengusulkan, harus komplit nulisnya,” tegas Arif, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/12).

Terkait jangka selang waktu lima tahun tersebut, dia menilai tidak terlampau lama. Dalam putusan tersebut, para mantan napi korupsi juga harus mengumumkan pada publik bahwa dirinya pernah tersangkut kasus korupsi. “Saya kira pertimbangannya jelas. Kalau tidak berulang-ulang, tidak mengulangi kejahatannya harus menggumumkan pada publik. Karena ada kasus juga ada putusan tapi kemudian orang itu menyembunyikan dan mendaftar di KPU. Celakanya KPU tidak dan diloloskan,” tukasnya.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Abdurrahman mengatakan, partainya tak tertarik kepada mantan koruptor. Bahkan, PKS tak akan memberikan dukungan atau bergabung dengan koalisi yang mengusung calon kepala daerah yang pernah dipenjara gara-gara korupsi.

Menurutnya, PKS sudah menerapkan kebijakan tak mencalonkan mantan napi korupsi dalam dalam pemilihan legislatif di tingkat daerah dan nasional. “Insya Allah kami berkomitmen untuk tidak mencalonkan atau memberikan dukungan kepada calon kepala-kepala daerah yang terlibat kejahatan korupsi,” tegas Mahfudz.

Hal senada juga disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Paulus. Menurutnya, Golkar berkomitmen dalam pencalonan kepala daerah yang bersih. Golkar akan mengantarkan para calon kepala yang tak berasal dari tokoh atau kader berperkara korupsi. “Gerakan Golkar bersih mencakup seluruh kader-kader yang nantinya akan ikut dalam kompetisi Pilkada 2020,” tandasnya.

(khf/fin/rh)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here