Sejumlah Masalah dalam Penyelenggaraan PKH

    JAKARTA – Penyelenggaraan dan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat sorotan. Terutama penanganan pengelolaan pengaduan di daerah yang begitu lambat.

    Anggota Ombudsman Ahmad Suadi mengatakan pihaknya menemukan malaadministasi dalam penyelenggaraan PKH yang dilakukan Kemensos dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Salah satunya adalah lambatnya proses penanganan pengelolaan pengaduan di tingkat daerah.

    “Koreksi kami kepada Menteri Sosial agar membuat prosedur mitigasi dalam penyelesaian permasalahan dalam penyaluran PKH,” katanya di Jakarta, Senin (10/12).

    Ahmad menegaskan pihaknya meminta agar Kemensos Kementerian Sosial segera membuat mekanisme pengelolaan pengaduan yang memenuhi standar pelayanan publik dan terintegrasi dengan dinas sosial se-Indonesia dan Himbara.

    “Hal lainnya, unit pelayanan khusus untuk penerima bantuan sosial juga belum tersedia di Himbara,” katanya.

    Dikatakannya, pengelolaan data calon penerima PKH dari e-PKH juga belum terintegrasi ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.?

    “Kami minta agar Kemensos melakukan pemutakhiran dan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Ini untuk memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan,” katanya.

    Ahmad juga menyebut, Ombudsman berharap Kemensos mengintegrasikan e-PKH dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG) agar pengolahan data lebih, cepat, tepat, dan efektif.

    “Yang penting diperbaiki adalah pola koordinasi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Himbara, dan SDM PKH dalam pendataan dan pendistribusian bantuan PKH,” terangnya.

    Menurutnya, Kemensos juga harus melakukan pendampingan serta menyelesaikan penyaluran bantuan sosial bagi KPM PKH yang belum menerima dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi.

    Ahmad juga menyebut, pihaknya menyarakan agar Menteri BUMN memberi sanksi kepada direksi BRI. Alasannya, karena BRI Cabang Sampang tidak melaksanakan surat Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Nomor 1738/LJS.JSK/BS.01.01/11/2019 terkait penyaluran bantuan sosial PKH kepada KPM yang bekerja di luar negeri tanggal 4 November 2019.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan malaadministrasi dalam penyelenggaraan PKH tak ada unsur kesengajaan.

    “Saya kira bukan malaadministrasi. Kalau malaadministrasi itu kesalahan yang disengaja, saya yakin ini tidak disengaja,” kata Mensos Juliari.

    Pada prinsipnya, kata Juliari, dalam penyelenggaraan PKH harus diingat bahwa penerima manfaat mencapai 10 juta keluarga.

    “Kalau ada kesalahan administrasi tinggal kita perbaiki. Kita dengar apa masukkannya, apa yang harus diperbaiki, ya, kita perbaiki,” katanya.

    (gw/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here