Komitmen Partai Jadi Pembuktian

JAKARTA – Komitmen dan integritas partai politik dalam mengusung kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sangat menentukan. Bukan sekadar menang atau kalah. Utamanya, jangan mendukung mantan koruptor untuk ikut perhelatan lima tahunan tersebut.

Akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menuturkan, mereka yang masih mengusung mantan koruptor di Pilkada 2020, belum memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Politik kepentingan partai dinilai masih lebih tinggi ketimbang kepentingan rakyat.

Kaderisasi yang dilakukan parpol tersebut juga dinilai minim. Regenerasi parpol yang seharusnya memunculkan kader terbaik putra putri Indonesia justru terhambat karena ada kepentingan partai. “Partai seharusnya memberikan pendidikan politik. Jangan cuma mau mengusung kader yang sudah cacat dalam hukum,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Selasa (10/12).

Dia mengatakan, masih banyak calon yang memiliki kompetensi baik dan bisa diusung. Hanya saja, Emrus tidak menampik jika komunikasi dan jaringan pemilih kemungkinan besar dimiliki oleh mereka yang lama berkecimpung di dunia politik. “Saya berharap parpol berkomitmen untuk tidak mengusung kandidat yang jelas-jelas memiliki rekam jejak buruk. Haris memperhatikan kualitas dan integritas. Sehingga masyarakat atau oemilih tidak dihadapkan dengan kandidat yang pernah tersangkut kasus hukum,” bebernya.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan. Ia mengimbau partai agar tidak mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi di Pilkada 2020. Menurutnya, jika ingin dipercaya masyarakat, partai politik harus mengajukan calon kepala daerah yang berkualitas. “Ini imbauan kepada partai. Saya kira kalau partai ingin mendapatkan simpati publik, ajukan orang-orang yang baik, punya rekam jejak yang baik. Tidak punya sejarah korupsi,” tegas Abhan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here