Beranda Nasional Demokrasi Hambat Penyelesaian Kasus HAM

Demokrasi Hambat Penyelesaian Kasus HAM

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Lambatnya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu karena proses demokrasi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. Menurutnya, lambatnya proses penyelesaian kasus HAM karena proses demokrasi sulit bertemu dengan penentuan keputusan.

“Sekarang kekuasaan sudah terbagi, tidak seperti orde baru, sekarang semuanya ikut menentukan (penyelesaian kasus HAM), demokrasi dan penentuan keputusan tidak pernah bertemu, makanya lambat. Ada yang sudah selesai tapi sedikit sekali,” kata Mahfud saat berpidato pada Peringatan HAM Sedunia di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).

Jadi, Menurutnya, hal tersebut sebagai sebuah konsekuensi dari meningkatnya kualitas demokrasi sejak era reformasi. Namun, mekanisme penyelesaian HAM saat ini sudah lebih baik karena telah terlembaga.

“Saat ini sudah dibuat UU HAM, Komnas HAM jadi lembaga, kita sudah lakukan itu, masalah yang terkait pelanggaran HAM,” kata dia.

Ada 12 kasus HAM peninggalan masa lalu yang hingga kini belum menemukan titik temu. Meski demikian, dia memastikan HAM lebih terjamin karena penegakannya tidak hanya dalam bidang hukum.

“Penegakan HAM jangan hanya dilihat penegakan hukum semata, sudah banyak perkembangan HAM di Indonesia, pengembangan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian parpol, penguatan DPR, dan meluasnya kekuatan masyarakat sipil,” kata dia.

Walau demikian, Mahfud tak menampik pelanggaran HAM masih terjadi saat ini. Namun bentuknya sudah tidak sistematis seperti yang terjadi pada masa lalu saat era orde baru.

“Tapi sekarang sudah tidak ada pelanggaran HAM secara sistematik, sudah tidak ada, kalau orde baru itu sistematis,” kata dia.

Menurutnya, saat ini kasus HAM yang terjadi sering melibatkan konflik horisontal. Berbeda dengan kasus HAM masa lalu yang bersifat vertikal akibat sistem otoriter.

Terpisah, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman memberikan beberapa metode dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Jaksa Agung periode 1999-2001 itu menyarankan agar Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman bekerja sama dengan DPR dan membentuk koalisi dengan partai politik.

“Lihat partai politik mana yang paling tinggi suaranya di daerah tertentu. Hubungi orang-orang ini, ciptakan koalisi di DPR, desak pemerintah,” katanya di gedung DPR/MPR Jakarta.

Sebagai contoh, ketika Partai Amanat Nasional yang berminat menyelesaikan kasus HAM, Marzuki menyarankan Komnas HAM mendatangi PAN.

“Kalau ada masalah bersangkutan dengan HAM, hubungi PAN sehingga partai ini bisa berkoalisi dengan yang lain bersama mendesak pemerintah,” ujarnya.

Langkah lainnya, menurut mantan Ketua Komnas HAM 1998-2003 itu adalah lembaga-lembaga tersebut bekerja sama dengan media massa untuk membantu membentuk tekanan publik.

“Sehingga membentuk opini publik, menekan pemerintah, menekan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Ini tantangan tersendiri,” katanya.

Dikatakannya, teknik ini yang belum dimanfaatkan secara menyeluruh sehingga membuat publik terpaksa harus rewel karena itu.

Marzuki setuju jika lembaga-lembaga perjuangan HAM formal di negara ini harus dikuatkan dari segi anggaran dan keuangan.

“Tapi yang terpenting adalah kehadiran lembaga-lembaga itu dirasakan bermanfaat oleh masyarakat secara luas dan ini memang memerlukan kerja sama semua pihak,” katanya.

(gw/fin)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here