Demokrasi Hambat Penyelesaian Kasus HAM

    Mahfud MD

    JAKARTA – Lambatnya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu karena proses demokrasi.

    Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. Menurutnya, lambatnya proses penyelesaian kasus HAM karena proses demokrasi sulit bertemu dengan penentuan keputusan.

    “Sekarang kekuasaan sudah terbagi, tidak seperti orde baru, sekarang semuanya ikut menentukan (penyelesaian kasus HAM), demokrasi dan penentuan keputusan tidak pernah bertemu, makanya lambat. Ada yang sudah selesai tapi sedikit sekali,” kata Mahfud saat berpidato pada Peringatan HAM Sedunia di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).

    Jadi, Menurutnya, hal tersebut sebagai sebuah konsekuensi dari meningkatnya kualitas demokrasi sejak era reformasi. Namun, mekanisme penyelesaian HAM saat ini sudah lebih baik karena telah terlembaga.

    “Saat ini sudah dibuat UU HAM, Komnas HAM jadi lembaga, kita sudah lakukan itu, masalah yang terkait pelanggaran HAM,” kata dia.

    Ada 12 kasus HAM peninggalan masa lalu yang hingga kini belum menemukan titik temu. Meski demikian, dia memastikan HAM lebih terjamin karena penegakannya tidak hanya dalam bidang hukum.

    “Penegakan HAM jangan hanya dilihat penegakan hukum semata, sudah banyak perkembangan HAM di Indonesia, pengembangan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian parpol, penguatan DPR, dan meluasnya kekuatan masyarakat sipil,” kata dia.

    Walau demikian, Mahfud tak menampik pelanggaran HAM masih terjadi saat ini. Namun bentuknya sudah tidak sistematis seperti yang terjadi pada masa lalu saat era orde baru.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here