Bawaslu Ajak Pemuda Awasi Pilkada

Massa Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) yang diprakarsai oleh Eggi Sudjana dan Kivlan Zen akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jum'at (10/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengklaim, antusiasme menjadi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) digandrungi kalangan muda. Setidaknya banyak muda-mudi yang mendaftar Panwascam di berbagai tempat di tanah air.

Kriteria utama seorang Panwascam baik dari kalangan tua atau pun muda yang pasti harus berintegritas dan memiliki kapasitas. Ketua Bawaslu RI, Abhan menekankan, Panwascam terbuka untuk semua kalangan. Selama memenuhi syarat usia.

Ia menegaskan, Panwascam harus mempunyai tanggung jawab, independensi, objektif, dan profesional. Selama pendaftar mempunyai kriteria itu, lanjut Abhan, maka warga negara berhak menjadi seorang pengawas pemilu. “Kami juga berharap publik ikut mengawasi proses seleksi ini agar lahir Panwascam yang qualified dan berintegritas,” kata Abhan di Jakarta, Senin (9/12).

Panwascam dibentuk satu bulan sebelum terbentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang digelar pada Januari 2020. Ia melanjutkan, modul bimbingan teknis (bimtek) untuk pengawas Ad hoc (sementara) pada Pilkada Serentak 2020 harus singkat dan jelas. Hal ini baginya agar mudah dimengerti oleh seluruh pengawas sebelum menjalankan tugas pada pilkada tahun depan.

Menurutnya, modul yang bagus akan membawa dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pengawas Ad hoc. “Mereka banyak menyerap informasi dan ilmu baru yang belum pernah didapat sebelumnya. Sebaliknya, jika modul tidak mudah dipahami maka pengawas Adhoc akan kesulitan menjalankan tugasnya,” terangnya.

Untuk itu, sambung Abhan, setelah modul selesai akan dibuat bimtek khusus kepada para Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan). Dengan begitu, pengawas sudah punya bekal dan memahami tugas dan tanggung jawab yang dipikul selama mengawasi pilkada. “Bimtek harus dilaksanakan dengan maksimal. Beri mereka pengetahuan yang baik. Karena ini bukan pekerjaan yang ringan. Butuh konsentrasi tinggi,” ucap Abhan.

Selain itu, Bawaslu juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan kemudahan salah satunya soal biaya surat bebas narkoba. Anggota Bawaslu RI, Mochamad Afifuddin menyatakan, biaya tes narkoba cukup tinggi. Hal ini dinilai akan memberatkan calon Panwaslu kecamatan. “Harapan kami agar ada semacam dispensasi untuk mempermudah dan mempercepat,” tuturnya.

Selama ini pelamar dari tingkat kecamatan sering kesulitan soal transportasi menuju fasilitas kesehatan (faskes) di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Dengan pertemuan ini, dia berharap bisa mempermudah pelamar meminta surat bebas narkoba ke faskes di tingkat kecamatan. “Keterangan bebas narkoba sekarang bukan dari BNN saja. Tetapi sudah ada di poliklinik, puskesmas atau rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah sehingga lebih mudah,” tandasnya.

(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here