51 Kasus Pelanggaran HAM Belum Diselesaikan oleh Pemerintah

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Sejumlah pelajar tertangkap aparat kepolisian saat aksi bentrok didekat Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, Senin (30/9/2019).

FIN.CO.ID, Jakarta – Sebanyak 51 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia belum diselesaikan oleh Pemerintah, sepanjang tahun 2019.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR-RI, Aboe Bakar Alhabsyi berdasarkan catatan Koalisi Peringatan Hari (Koper) HAM. “Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah,” kata Aboe Bakar lewat pesan tertulisnya, Selasa (10/12).

Menurut Ketua Mahkamah Dewan (MKD) DPR-RI itu, perlindungan HAM adalah bagian dari amanat konstitusi NKRI. Di dalam Pasal 27 Dan 28 UUD 1945 pada pokoknya telah mengatur perlindungan dasar yang harus diberikan negara kepada rakyat.

“Seperti untuk memberikan perlakuan hukum, kesehatan, pendidikan, akses pekerjaan dan perhidupan yang layak, serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,” jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas HAM juga menunjukkan, setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang tahun 2019.

Ia menyebut fakta ini bagian dari berita buruk untuk negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.

“Oleh karenanya perlu ada keseriusan dari pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan HAM untuk masyarakat,” tutup politisi yang akrab disapa Habieb itu. (fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here