Beranda Nasional Pulau Tegal Dijadikan Kawasan Konservasi, Langkah Babay Chalimi Diapresiasi

Pulau Tegal Dijadikan Kawasan Konservasi, Langkah Babay Chalimi Diapresiasi

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Niat baik Baby Chalimi menjadikan kawasan Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran, Lampung sebagai kawasan konservasi atau pariwisata, mendapat tanggapan dari masyarakat setempat. Langkah ini, dinilai menjadi babak baru, meski dimungkinkan masih problem hukum yang harus dituntaskan.

“Perkembangan kasus hukumnya saya ikuti. Sampai-sampai KPK turun tangan. Tapi ketika saya baca pemberitaan Pulau Tegal yang rencananya akan dijadikan kawasan konservasi atau pariwisata, jelas ini saya apresiasi. Ini terobosan yang berani dan menguntungkan bagi Provinsi Lampung,” terang pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdiyanto kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (9/12).

Indahnya dimensi bawah laun di sekeliling Pulau Tegal. (Foto: IG)

Menurut Dosen Hukum dan Tata Negara, Universitas Lampung itu, akan muncul efek positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat setempat, khususnya ekosistem laut di dalamanya.

“Pertama, ada ruang bagi nelayan untuk tetap melakukan pencarian ikan dan usaha lainnya, meski ada pengawasan untuk menjaga kelestariannya. Kedua, ada income yang masuk untuk menguatkan pendapatan daerah, ketiga ini menjadi destinasi baru, jika dikelola dengan baik. Siapa yang diuntungkan? Ya semua, dari nelayan sampai pemerintah daerah,” tutur doktor jebolan Universitas Padjajaran, Bandung itu.

Yusdiyanto sepakat, jika konflik pada ranah hukum yang tengah terjadi, perlu diselesaikan. Ini mengesampingkan kepentingan individu jika niatnya dan harapannya membangun ekonomi dan ekosistem laut.

”Saya kita mereka, lebih paham untuk kasus ini. Ini pun titik awal, agar Pemrov Lampung dan aparat terkait, untuk membantu penyelesaian sengketa. Tataran idealnya itu. Tapi kalau ada kepentingan personal, akan menjadi repot. Apalagi ada satu atau dua pejabat yang diuntungkan,” terangnya.

Dengan kasus yang mencuat, sambung Yusdiyanto, publik tentu berharap segera tuntas. ”Pesannya sederhana, kalau ada pejabat atau aparat yang bermain-main dan mendapatkan untung dari pulau itu, ya segera diusut. Jangan ragu,” terangnya.

Keindahan Pulau Tegal saat ini. (Foto: IG)

Terpisah, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/BAPPENAS Sri Yanti JS mengatakan, potensi perairan laut di Lampung khususnya di Indonesia sejak lama dikenal.  Wilayah laut yang luas tersebut, diketahui menjadi kawasan yang paling disukai oleh banyak biota laut dan makhluk hidup lainnya. ”Ekosistem pesisir yang menyimpan potensi beragam yang sangat besar. Contohnya, adalah potensi hutan bakau (mangrove) maupun kawasan pulau yang mendukung dimensi perairan,” terangnya.

Untuk bisa tetap menjaga ekosistem tetap bagus sepanjang waktu, Sri menyebut diperlukan upaya bersama dengan melibatkan banyak pihak. Salah satunya, dengan melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 14 yang menjadi bentuk komitmen untuk mengelola ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. ”Komitmen itu kemudian ditungkan dalam indikator pencapaian pada proporsi produksi perikanan tangkap yang lestari, dan luasan kawasan konservasi perairan yang ditetapkan. Jadi jika ada niat dalam upaya pelestarian kawasan laut, sangat kita dukung,” jelasnya.

Menurut Sri, indikator yang menjadi turunan nyata dari komitmen Pemerintah, kemudian dituangkan menjadi bagian dari dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Salah satu yang menjadi prioritas, adalah melaksanakan pengelolaan kelautan dan kemaritiman melalui peningkatan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan RI (WPP RI).

Indahnya destinasi laut yang bisa menghasilkan pendapatan daerah. (Foto: IG)

”Tidak dipungkiri, saat ini terjadi degradasi lingkungan serta tingginya tingkat kehilangan kehati (biodiversity loss) kelautan, dan ancaman perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir. Semua tantangan itu berdampingan dengan isu strategi bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, perikanan bisa berjalan baik namun tetap terjaga kelestariannya,” terangnya.

Sebelumnya, Robinson Pakpahan  penasehat hukum (PH) Babay Chalimi, menegaskan kliennya tak mempermasalahkan Pulau Tegal dikembalikan sebagai kawasan konservasi atau pariwisata. ”Klien kami lebih senang jika dikembalikan jadi kawasan konservasi namun jika masyarakat, pemangku kepentingan, dan investor tetap ingin sebagai kawasan wisata juga tak masalah,” ujar advokat Law Firm SAC and Partners, dalam rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN), Sabtu (7/12).

Tentu saja, kata dia, jika tetap sebagai kawasan wisata, akan tetap mengedepankan konservasi, bukan dengan mengobrak-abrik bentang alam apalagi sampai mengangkangi hukum terkait pengelolaan pulau.

Pulau Tegal menyimpan pesona alam bawah laut. (Foto: IG)

Selama puluhan tahun, Babay Chalimi membiarkan pulau tersebut alami. Para nelayan juga tak dipermasalahkannya mampir bahkan mengambil buah kelapa yang tumbuh di pulau tersebut. Namun, karena ada yang menyerobot, sambung Robinson Pakpahan, pihaknya tengah berupaya menguasai kembali sekaligus memeroses hukum pihak-pihak yang telah mengubrak-abrik pulaunya dua tahun terakhir ini.

Babay Chalimi memeroleh pulau tersebut hasil konvensasi empat aset sita jaminan atas tiga terlapor bekas anak buahnya yang salah satunya adalah  almarhum Kohar Wijaya alias Athiam, pamannya sendiri. Entah bagaimana ceritanya, kata Robinson Pakpahan, lahan tersebut dijadikan Thomas Riska (TR) sebagai kawasan pariwisata dengan mengobrik-abrik bentang alam serta mengangkangi berbagai peraturan.

Dijelaskannya, Robinson, dari tujuh sertifikat atas nama Kohar Widjaja, Valentina Rahayu, dan lainnya (SHM 185, SHM 1/Pc, SHM 184, SHM 186, SHM 272, SHM 187, SHM 188) saja luasnya cuma 56,14 ha. Selebihnya, separuh lebih pulau tersebut, milik Pingping dan warga. “Jadi, Thomas itu ngawur sekali jika mengklaim menguasai 120 ha pulau tersebut,” kata advokat Law Firm SAC and Partners.

Lahan seluas 56,14 ha itulah yang seharusnya diserahkan kepada Babay Chalimi sebagai konpensasi sita jaminan empat aset yang kasusnya sudah inkracht van gewijzde perkara No.15/PDT.G/2002/PN di PN Tanjungkarang. Jadi, pemegang surat-surat, termasuk Thomas, menguasainya secara tidak sah. Seharusnya, surat-surat tersebut diserahkan kepada Babay Chalimi sebagai ganti tidak disitanya empat aset lain milik Kohar Wijaya,” katanya. (fin/ful)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here