Presiden Tiga Periode Berpeluang Korupsi

JAKARTA – Wacana penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode dinilai sangat bertolak belakang dengan spirit reformasi. Sesuai aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, masa jabatan presiden adalah dua periode. Selain itu, kekuasaan yang terlalu lama juga berpeluang melakukan kejahatan korupsi.

“Pemimpin absolut dengan kekuasaan terlalu lama sangat tidak baik. Hal itu berpotensi korupsi. Ini terbukti di negara yang kekuasaanya lama,” kata dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Harist Hijrah, Jumat (6/12).

Menurutnya,, penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode tentu harus melalui amendemen UUD 1945. Untuk mengubah masa jabatan presiden itu dipastikan perjalanannya cukup panjang. Selain itu, juga harus dilihat bagaimana falsafah ideologi dan filosofinya. “Kita laksanakan saja semangat reformasi dengan masa jabatan presiden dua periode sesuai aturan UUD 1945 itu,” imbuhnya.

Harist menjelaskan kekuasaan terlalu lama dipastikan ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan korupsi. Jabatan presiden dan wapres itu tetap dipilih langsung dan masa jabatan cukup dua periode. Sebab, jabatan dua periode juga merupakan esensi reformasi dan demokrasi. Sehingga setiap orang berhak menjadi pemimpin.

Wacana jabatan presiden tiga periode, lanjutnya, terjadi karena pemimpin di Indonesia jika berganti pemimpin selalu berubah arah kebijakan. Padahal, kebijakan pemimpin itu harus konsisten menjalankan “blue print” yang sudah diagendakan. Terutama soal arah strategi pembangunan nasional juga pola perencanaan jangka panjang.

Presiden harus konsisten melaksanakan pembangunan dan perencanaan jangka panjang dan jika periode lima tahun. “Sebetulnya, arah pembangunan nasional itu sudah jelas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik di berbagai bidang. MPR yang mewacanakan presiden tiga periode itu akibat ketidakpuasan pembangunan. Karena ganti pemimpin, ganti pula kebijakannya,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menilai mewujudkan kesinambungan pembangunan, bukan dengan cara penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Dia menegaskan FPDIP menilai tidak ada urgensi menambah masa jabatan Presiden.

Dia menjelaskan, kesinambungan pembangunan nasional dapat terwujud apabila Indonesia memiliki haluan negara dalam payung hukum yang lebih kokoh. Yakni amendemen UUD 1945. Bukan hanya dengan UU seperti dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Basarah menilai tidak mungkin 260 juta rakyat Indonesia menyampaikan pendapatnya dengan memberikan satu konsepsi haluan negara yang harus dijalankan Presiden. Karena Presiden tidak boleh diberikan cek kosong dalam melaksanakan pembangunan nasional.

“Karena itu diperlukan asas perwakilan sebagaimana sila keempat Pancasila. Yaitu sistemn perwakilan yang dianggap paling representatif menyusun konsepsi haluan pembangunan nasional adalah MPR. Karena MPR adalah lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD RI,” ujar Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

Dikatakan, urgensi amendemen terbatas UUD 1945 hanya pada pasal 3. Dimana wewenang MPR mengubah dan menetapkan UUD. Kemudian diusulkan ditambah prasa kalimat berwenang menetapkan haluan negara. Nantinya konsepsi haluan negara dan pembangunan nasional disusun eksekutif. karena tidak mungkin konsep pembangunan nasional yang bersifat teknokratis dipikirkan dan dirancang politisi di MPR.

“Karena MPR bukan tempatnya teknokrat. Para teknokrat ada di pemerintah. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, menurut ketentuan pasal 4 UUD 1946. Presiden punya Bappenas dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pakar-pakar perguruan tinggi, dan teman-teman pers,” tuturnya.

Ketika haluan negara sudah dibuat eksekutif, maka MPR mengharmonisasi untuk menetapkan menjadi Ketetapan MPR RI yang mengikat semua. Sehingga gubernur, bupati dan wali kota tidak lepas dari peta jalan pembangunan nasional yang sudah ditetapkan MPR.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here