Bawaslu Ingin Ada Kodifikasi UU

Massa Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) yang diprakarsai oleh Eggi Sudjana dan Kivlan Zen akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jum'at (10/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Tumpang tindih aturan Pemilu dan Pilkada diharapkan bisa segera selesai. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap kewenangan dalam pilkada dan pemilu bisa diselesaikan lewat kodifikasi Undang-Undang. Alasannya, di UU Pilkada masih disebut Panwaslu. Sedangkan di UU Pemilu disebut Bawaslu.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saat ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun depan. Menurutnya, kodifikasi ini penting supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan pilkada dengan pemilu.

Di sisi lain, UU Pemilu saat ini masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 untuk direvisi DPR RI. Ditambah, pemerintah juga tengah gencar mengusulkan pendekatan omnibus law (penggabungan beberapa UU, Red) untuk menyederhanakan aturan-aturan.

Abhan menilai, gagasan omnibus law merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum. Dia juga memandang kodifikasi UU Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada untuk memberikan kepastian hukum.

“Gagasan pemerintah, omnibus Law itu bagian dari untuk membuat sebuah kepastian hukum. Kenapa tidak (kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada). Tujuannya kan untuk kepastian hukum,” kata Abhan di Jakarta, Jumat (6/12). Dia mengatakan, gagasan ini lahir dari beberapa catatan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 serta pelaksanaan beberapa pilkada. Yakni tahun 2015, 2017, dan 2018.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengusulkan Omnibus Law UU Pemilu yang mengatur penyelenggaraan pemilu baik pemilihan legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditambah dengan penyelenggara pemilu.

Menurut Titi, aturan itu untuk mendorong konsistensi serta kepastian hukum di dalam pengaturan pemilu agar tidak ada tumpang tindih peraturan, multitafsir, dan inkonsistensi. “Misalnya perdebatan soal pilkada langsung atau tidak langsung. Sementara kita sudah bergerak menata jadwal pilkada. Ada pilkada serentak, ada pemilu serentak. Karena ini terpisah atau terpencar pengaturannya di dalam dua Undang-Undang (UU) berbeda. Di sinilah kita menemukan inkonsistensi,” jelasnya.

Ia menemukan ketidakkonsistenan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada saat membahas soal politik uang. “Di dalam Undang-Undang Pemilu bicara berbeda dengan undang-undang pilkada. Jadi tujuannya untuk memastikan konsistensi pengaturan pilkada dan pemilu terutama berkaitan dengan peristiwa yang sama. Sehingga kita punya norma yang sama,” ucapnya.

Menurutnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bisa dikatakan wujud dari Omnibus Undang-Undang Pemilu. Sebab UU itu memuat aturan menyangkut Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), serta Penyelenggara Pemilu. Namun UU tersebut belum memuat UU Pilkada.

(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here